Home Balikpapan Masyarakat Diminta Urunan Membangun IKN, Ketua DPD Demokrat Kaltim : Mahalabiu, Melawak Dia Itu

Masyarakat Diminta Urunan Membangun IKN, Ketua DPD Demokrat Kaltim : Mahalabiu, Melawak Dia Itu

SHARE
Masyarakat Diminta Urunan Membangun IKN, Ketua DPD Demokrat Kaltim : Mahalabiu, Melawak Dia Itu

lintaskaltim.com, BALIKPAPAN - Pernyataan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono terkait wacana urunan masyarakat untuk membangun IKN lagi-lagi mendapat sorotan masyarakat. Salah satunya Ketua DPD Demokrat Kaltim, Irwan Simanjuntak.

Mendengar wacana tersebut, Irwan menyebut pernyataan Kepala Otorita IKN Nusantara sangat tidak masuk diakal. Sebab masyarakat pastinya tidak akan mampu melakukan urunan untuk membangun IKN ditengah situasi ekonomi yang sulit.

"Kalau mengenai urunan, itu namanya mahalabiu (mengada-ada). Melawak dia itu, mahalabiu," tutur Irwan.

Irwan mengatakan harusnya Kepala Otorita IKN Nusantara lebih fokus mencari pendanaan yang melibatkan kerjasama sejumlah pihak luar. Seperti penanaman modal asing ataupun mencari investor.

"Karena masyarakat diajak urunan itu harusnya beli minyak goreng, beli solar yang langka itu, jangan urunan bangun ibu kota, itu mimpi," katanya.

Lebih lanjut Irwan menjelaskan bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang IKN, Parta Demokrat sudah memberi beberapa catatan kritis untuk mewujudkan mimpi pemindahan IKN ini. Salah satunya ialah masalah pendanaan pembangunan IKN jangan mengorbankan APBN tahun 2022 ini. 

"Kami sudah ingatkan juga pemerintah agar jangan sampai menggunakan dana APBN 2022 ini, karena itu sudah jelas penggunaannya, peruntukkannya, jangan sampai di relokasi sehingga menimbulkan deifisit di beberapa Provinsi Kabupaten Kota itu direfocusing anggarannya. Kalau memang mau bangun IKN ya diluar APBN anggarannya, termasuk kerjasama dengan yang lainnya," jelasnya.

Selain itu permasalahan waktu menjadi catatannya. Sebab untuk mewujudkan pembangunan awal IKN hingga tahun 2024 sangatlah singkat. Terlebih saat ini Indonesia tengah berjuang dari pemulihan ekonomi nasional. Namun pihaknya mengaku sudah memberikan peringatan dari catatan kritis yang harus dipertimbangkan pemerintah saat membangun IKN.

"Kami menerima kami sudah berikan catatan kritis itu. Harus hati-hati, karena memang dari timeline dari 2022 ke 2024 itu terlalu singkat, apalagi kita fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Jadi jika ini pun memang tidak bisa diantisipasi pemerintah ya kita sudah ingatkan jauh hari," terangnya.