Arogansi di Bandara Berakhir. Ini Dia Kesepakatan AP dan Pengusaha Angkutan

Arogansi di Bandara Berakhir. Ini Dia Kesepakatan AP dan Pengusaha Angkutan

ilustrasi

LintasKaltim, Balikpapan – Kegaduhan di Bandara Sepinggan memang telah mencoreng citra Kota Balikpapan yang aman, dan nyaman. Kesan para pengguna bandara justru berubah menjadi marah dan jengkel karena arogansi TNI AU dan aviation security (Avsec). Bagaimana tidak, berniat menutup pintu bagi taksi illegal, sejumlah mobil pribadi yang menjemput keluarga ikut jadi korban razia. Tak pelak mereka yang jadi korban menuangkan keluh kesahnya lewat media sosial.

Celakanya, setiap unggahan dari masyarakat begitu cepat viral karena tak sedikit yang mengalami hal serupa. Banyak yang mempertanyakan tupoksi dari personel TNI AU, sampai pada dugaan kepentingan untuk mengamankan bisnis angkutan di dalam bandara.

Wali Kota Rizal Effendi pun ikut dibuat geram. Rizal mengaku telah mengirim SMS kepada Danlanud Balikpapan Muhammad Mujib. Dia menyebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Danlanud. Di antaranya, razia kendaraan di bandara bukan kewenangan TNI AU. “Enggak punya kewenangan di situ. Ini bandara sipil. Jadi Danlanud tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Yang akhirnya berimplikasi seperti ini, yang merepotkan banyak pihak. Ini kan sudah mau 17 Agustus, masa masih mengurusi hal-hal seperti ini,” kata Rizal dengan nada kecewa.

Buntut dari persoalan ini, masyarakat penyedia jasa transportasi darat yag tergabung dalam Aliansi Jasa Transportasi Darat Kaltim (ALSTAR KALTIM) berniat melaksanakan demo besar-besaran, Rabu, 15 Agustus 2018. Tak tanggung-tanggung, jumlah mobil yang ikut konvoi diperkirakan mencapai 1.500 unit. Tak mau kondisi kian panas, Polres Balikpapan memediasi ALSTAR KALTIM, bersama Angkasa Pura I Bandara Sepinggan, Dishub Balikpapan, dan DPRD Balikpapan, tadi pagi.

Dalam pertemuan tersebut, akhirnya disepakati lima poin penting.

  1. Pihak Angkasa Pura I bersama Auri (TNI AU) menghentikan razia/sweeping kendaraan yang keluar masuk bandara.
  2. Pihak Angkasa Pura I dan Auri tidak memonopoli jasa transportasi dalam bandara.
  3. Pihak Angkasa Pura I dan Dishub Kaltim, Dishub Balikpapan, akan mengakomodir jasa transportasi lain selain yang tergabung dalam Kokapura dan Primkopau.
  4. Hilangkan arogansi militer dan Angkasa Pura I di wilayah bandara terhadap sopir dan tamu.
  5. Memberikan waktu maksimal 1 tahun kepada pelaku jasa transportasi (rental, travel dan online) untuk mengurus perizinan ke instansi terkait yang diperlukan guna operasional keluar masuk bandara.

Poin-poin tersebut di atas akan ditandatangani dan disampaikan dalam pertemuan akbar ALSTAR KALTIM di Dome, Rabu, 15 Agustus 2018. (tim)

 

Dipost Oleh admin 2

Post Terkait

Tinggalkan Komentar