Kemitraan dengan Bulog Bantu Petani Kukar Atasi Tantangan Harga dan Serapan Gabah

Lintaskaltim.com, TENGGARONG – Petani padi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai merasakan manfaat dari skema kemitraan yang dijalin bersama Perum Bulog.

Melalui kerja sama ini, persoalan klasik seputar serapan hasil panen dan kestabilan harga mulai menemukan titik terang.

Hingga akhir Mei 2025, sebanyak tujuh kecamatan telah terlibat dalam pola kemitraan ini. Beberapa di antaranya meliputi Loa Kulu, Marangkayu, Tenggarong, hingga Tenggarong Seberang.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Muhammad Taufik, menyebut skema ini menjadi solusi nyata bagi petani, khususnya dalam memastikan hasil panen Gabah Kering Panen (GKP) terserap dengan harga yang lebih stabil.

“Sudah ada tujuh kecamatan yang membangun kemitraan. Kami dari dinas hanya sebagai fasilitator agar kerja sama ini berjalan lancar,” ujar Taufik, Rabu (9/7/2025).

Dalam pola ini, Bulog memberikan dukungan pembiayaan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang kemudian menyalurkan gabah hasil panen ke mitra penggilingan padi atau langsung ke gudang Bulog. Harga GKP yang disepakati saat ini mencapai Rp 6.500 per kilogram.

“Kelompok tani dan Bulog bersepakat dulu soal kapasitas. Baru setelah itu dana dari Bulog cair, dan gabah disalurkan sesuai kesepakatan,” jelas Taufik.

Ia mencontohkan distribusi gabah dari petani Sungai Meriam di Kecamatan Anggana ke penggilingan padi di kawasan Sambutan, Samarinda. Meski melintasi wilayah, kerja sama tetap berjalan efisien dan tanpa hambatan berarti.

“Ini sangat membantu petani yang belum punya mesin penggilingan sendiri. Jadi distribusi tetap bisa jalan,” katanya.

Meski tidak menetapkan harga secara langsung, Distanak Kukar tetap melakukan pemantauan terhadap dinamika pasar.

Taufik mengakui pihaknya sempat menerima keluhan dari petani terkait harga awal yang dianggap belum ideal.

“Kami mendorong evaluasi terus dilakukan. Yang penting, petani tidak dirugikan dan tetap dapat keuntungan wajar,” tegasnya.

Ia berharap skema ini bisa terus dikembangkan ke kecamatan lain yang memiliki potensi pertanian padi, demi memperkuat ketahanan pangan daerah dan memperbaiki posisi tawar petani.

“Petani kini tidak hanya punya kepastian harga, tapi juga pasar. Ini langkah positif untuk ekonomi pertanian Kukar,” pungkasnya. (mha/ADV/Diskominfo Kukar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *