Home Balikpapan Tuntut Revisi RKUHP, Mahasiswa di Balikpapan Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD

Tuntut Revisi RKUHP, Mahasiswa di Balikpapan Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD

SHARE
Tuntut Revisi RKUHP, Mahasiswa di Balikpapan Gelar Aksi di Depan Kantor DPRD

lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai polemik sejak tahun 2019 lalu. Kali ini polemic tersebut kembali timbul lantaran pemerintah berencana akan menetapkan RKUHP tersebut.

Hal ini lantas kembali memantik massa untuk menggelar aksi penolakan terhadap RKUHP yang dianggap masih ada pasal yang merugikan masyarakat. Salah satunya dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (Uniba) geruduk kantor DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (4/8/2022).

Massa melayangkan tuntutan kepada DPRD Kota Balikpapan agar bisa selaras dengan tuntutan mahasiswa yakni menolak RKUHP tersebut. Mahasiswa menilai ada beberapa pasasl yang memicu polemik di masyarakat. Yakni Pasal 218 ayat 1 dan 2 tentang Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 351 yang berisi tentang menjaga kehormatan terhadap Lembaga negara. Pasal ini dinilai memiliki indikasi kriminalisasi dan pengebirian demokrasi.

Ketua Lembaga BEM Fakultas Hukum Uniba, Diah Ayu Pramisti mengatakan bahwa pada hakikatnya pihaknya menginginkan suatu pembaruan hukum pidana yang kemudian mengedepankan prinsip keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Sehingga tidak hanya memberatkan kepada kepentingan salah satu pihak saja.

“Karena kita perlu garis bawahi, negara kita ini negara hukum dan demokrasi. Sehingga pasal-pasal berpolemik yang kemudian dinilai masih bersifat menomorduakan kepentingan rakyat atau masih menampilkan watak rezim penjajahan, kita meminta untuk direvisi kembali terlepas adanya pembaruan-pembaruan lain. Karena hari ini kita sepakat menentang segala bentuk penjajahan, tapi juga disisi lain hari ini di RKUHP masih ada pasal-pasal yang sifat dan wataknya menjajah,” jelasnya dihadapan awak media.

Ditanya soal implikasi hukum yang terjadi ketika RKUHP disahkan atau diterapkan, Diah mengatakan hal ini akan menjadi celah hukum yang akan dimanfaatkan oleh kelompok atau oknum tertentu. Celah ini lah yang dapat menyeret seseorang untuk masuk bui.

“Ketika draft yang terbaru ada 14 pasal yang menjadi sorotan bersama, implikasi hukum ketika itu sudah diundangkan dan diterapkan tentunya akan membuka celah. Nah celah itu lah yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok oportunis untuk memenjarakan orang-orang yang ingin menyampaikan pendapat atau aspirasi,” ungkapnya.

Massa meminta seluruh elemen termasuk DPRD Kota Balikpapan untuk mengawal bersama agar terciptanya dasar hukum yang baik karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi semua orang. 

“Jika rancangannya saja sudah cacat, maka ketika disahkan nanti, aturan-aturan turunannya juga akan cacat dan menyebabkan rakyat tertindas,” pungkasnya.