Lintaskaltim.com, SAMARINDA – Penyaluran dana opsen pajak kendaraan bermotor di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengeluhkan dana bagi hasil pajak tersebut yang dinilai masih tertahan.
Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menegaskan bahwa berdasarkan mekanisme yang berlaku, penerimaan opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seharusnya langsung masuk ke kas pemerintah daerah sesuai persentase yang telah ditetapkan.
Dengan sistem pemungutan opsen, bagian penerimaan untuk pemerintah daerah semestinya terhitung dan disalurkan secara otomatis ketika masyarakat melakukan pembayaran pajak kendaraan.
“Secara aturan, ketika masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, baik tahunan atau bea balik nama, dananya langsung terpotong otomatis sesuai persentasenya. Jadi, seharusnya langsung masuk ke daerah,” kata Sigit, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, Sigit mengaku mempertanyakan apabila penerimaan yang menggunakan mekanisme pemotongan langsung tersebut justru mengalami kendala hingga tertunda penyalurannya.
Menurutnya, persoalan ini perlu segera diklarifikasi melalui pembahasan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ia mengakui belum memperoleh penjelasan resmi dari instansi teknis terkait mengenai penyebab tertahannya dana tersebut.
“Saya sendiri bingung, mengapa dana itu bisa tertahan. Padahal, sistemnya sudah otomatis. Kalau memang masih tersendat, hal ini harus segera dibicarakan dan ditanyakan langsung ke BPKAD,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sigit menilai mekanisme pemotongan langsung harus dijalankan secara konsisten agar hak keuangan pemerintah daerah tidak mengalami keterlambatan. Kepastian penyaluran penerimaan pajak juga dinilai penting untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Tak hanya menyoroti penerimaan opsen pajak di tingkat daerah, Sigit mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah mengusulkan penerapan mekanisme serupa kepada Kementerian Keuangan dalam sebuah rapat.
Ia mengusulkan agar prinsip pemotongan langsung tidak hanya diterapkan pada skema opsen pajak daerah, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap sejumlah penerimaan negara lainnya, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga dana bagi hasil lainnya.
Menurutnya, mekanisme tersebut diharapkan dapat membuat pembagian penerimaan lebih efektif dan mengurangi potensi keterlambatan penyaluran kepada pihak yang berhak menerima.
“Prinsipnya, harus langsung dipotong. Saya bahkan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar skema pemotongan langsung seperti opsen ini juga diterapkan di tingkat pusat. Yakni, untuk PPN, PPh, maupun dana bagi hasil lainnya,” terang legislator dari daerah pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)






