Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Di tengah terpaan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp1,3 triliun, DPRD Kota Balikpapan memastikan program pembangunan vital tetap berjalan, termasuk proyek Rumah Sakit (RS) Balikpapan Barat.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen menjaga agar pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, tidak terganggu meski kondisi keuangan daerah tengah menantang.
“Pemangkasan dana pusat memang sangat memengaruhi keuangan daerah, tetapi kami tidak ingin hal itu menghambat kebutuhan dasar warga. RS Balikpapan Barat tetap menjadi prioritas,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Gasali menjelaskan, DPRD bersama pemerintah kota sedang melakukan penyesuaian kebijakan anggaran agar proyek-proyek strategis tetap berjalan tanpa menurunkan standar pelayanan. Langkah itu meliputi efisiensi pada kegiatan nonprioritas dan percepatan koordinasi dengan kementerian terkait.
“Balikpapan punya tanggung jawab besar sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, fasilitas publik seperti rumah sakit tidak boleh stagnan hanya karena tekanan fiskal,” tegasnya.
Menurut hasil evaluasi Komisi IV, pembangunan RS Balikpapan Barat masih berjalan meskipun progresnya belum mencapai target awal. Hambatan teknis dan administrasi disebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
“Kami mendorong agar percepatan dilakukan dengan tetap menjaga kualitas bangunan dan pelayanan yang akan diberikan nantinya,” jelas Gasali.
Ia menambahkan, keberadaan rumah sakit di wilayah barat sangat penting untuk pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Selama ini, warga di kawasan tersebut kerap harus menempuh perjalanan jauh menuju pusat kota untuk mendapatkan pelayanan medis lanjutan.
“DPRD akan terus mengawal proyek ini. Di tengah keterbatasan anggaran, fokus kami adalah memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan publik yang layak,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
