Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKS–PPP DPRD Kota Balikpapan menilai penurunan tajam Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 berpotensi mengancam ketahanan fiskal Kota Balikpapan. Karena itu, fraksi mendesak Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan strategi penguatan fiskal dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar tekanan anggaran tidak semakin dalam.
Hal ini disampaikan juru bicara fraksi, Ari Sanda, dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Gabungan PKS–PPP menyoroti pemangkasan signifikan dana TKD dari rencana awal Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun atau turun 39,5 persen. Penurunan drastis ini dinilai akan berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan Pemkot, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja operasional, belanja modal, dan program prioritas daerah.
“Pemangkasan ini tentu memengaruhi keseimbangan kebutuhan belanja. Tanpa strategi mitigasi yang kuat, program prioritas bisa terganggu. Karena itu, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat sangat penting agar ruang fiskal daerah tidak semakin tertekan,” ujar Ari Sanda.
Fraksi juga menyoroti turunnya pendapatan daerah dari Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun, serta perubahan belanja daerah dari Rp4,26 triliun menjadi Rp3,36 triliun. Kondisi ini menunjukkan adanya penyesuaian fiskal besar-besaran yang harus diantisipasi Pemkot.
Selain itu, fraksi menekankan pentingnya perhitungan presisi terkait estimasi SILPA 2025 yang direvisi dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar.
PKS–PPP menegaskan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan yang berpotensi memunculkan markdown pada pendapatan atau markup pada belanja.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, fraksi meminta Pemkot tetap menjaga alokasi anggaran wajib sesuai amanat undang-undang, yakni 20 persen untuk pendidikan dan minimal 10 persen untuk kesehatan di luar gaji tenaga kesehatan, agar layanan dasar tidak terdampak. (ADV/DPRD Balikpapan)
