Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan pembayaran gaji pegawai tetap aman di tengah penyesuaian anggaran untuk tahun 2027. Kepastian tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027, meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini masih mampu menjamin pemenuhan hak pegawai, termasuk pembayaran gaji secara rutin.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan dengan agenda penyampaian nota penjelasan wali kota terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027, Selasa (10/11/2026).
Bagus menyebut, kepastian pembayaran gaji pegawai menjadi hal penting di tengah kondisi sejumlah daerah yang masih menghadapi persoalan serupa.
“Ini yang menjadi hal utama, karena beberapa kota masih banyak masalah yang berkaitan dengan gaji pegawai. Tapi di Kota Balikpapan aman,” kata Bagus.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tetap harus melakukan penyesuaian terhadap penggunaan anggaran. Dana transfer ke daerah (TKD) yang diterima akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan wajib, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Konsekuensinya, tidak seluruh rencana pembangunan dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Pemerintah tetap menjalankan kegiatan pemeliharaan, tetapi sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan harus ditunda.
Menurut Bagus, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan. Pemkot juga membuka peluang meminta dukungan pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur di Balikpapan.
Selain itu, sejumlah program prioritas pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Nasional Terintegrasi turut menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran.
Pemerintah daerah juga perlu menyiapkan kebutuhan pendukung, termasuk ketersediaan lahan yang telah memiliki sertifikat.
Bagus menjelaskan, penyusunan APBD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan DPRD. Masyarakat juga memiliki peran dalam mengawasi penggunaan anggaran agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat.
Dengan demikian, di tengah penyesuaian belanja daerah pada 2027, Pemkot Balikpapan berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan operasional pemerintahan, hak pegawai, dan keberlanjutan pembangunan daerah. (*)
