Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pembangunan fasilitas pendidikan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bersama DPRD Kaltim. Sejumlah proyek pembangunan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) direncanakan berlanjut meski kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, mengatakan sejumlah proyek pendidikan di Balikpapan telah masuk dalam rencana penganggaran 2026 hingga 2027.
Beberapa di antaranya adalah pembangunan SMA Negeri 10 di kawasan Islamic Center, usulan pembangunan SMK Negeri 8, serta kelanjutan pembangunan SMA Negeri 7 Balikpapan.
“Untuk pembangunan sekolah di Kota Balikpapan tahun 2026 ini, kami menganggarkan beberapa sekolah. Di antaranya pembangunan SMA Negeri 10 di kawasan Islamic Center, yang saat ini sudah berjalan. Kemudian ada juga kami usulkan untuk SMK Negeri 8, termasuk melanjutkan pembangunan SMA Negeri 7 Balikpapan tahun 2027,” ujarnya saat ditemui di Balikpapan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Baba, penyelesaian fasilitas SMAN 7 Balikpapan menjadi salah satu pekerjaan yang perlu mendapat perhatian. Sekolah tersebut masih membutuhkan tambahan ruang belajar dan sarana pendukung agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih optimal.
Dari total kebutuhan sebanyak 24 ruang belajar, saat ini baru empat ruang yang telah terbangun. Artinya, masih terdapat 20 ruang belajar yang perlu diselesaikan secara bertahap.
Selain pembangunan gedung, pengadaan mebel atau perlengkapan sekolah juga menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.
“Semoga tahun 2027 nanti itu masuk anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, rencana pembangunan SMKN 8 Balikpapan juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan pendidikan kejuruan di Kota Minyak.
Sekolah tersebut direncanakan berdiri di kawasan Perumahan Wika. Lahan seluas sekitar 1,2 hektare telah disiapkan melalui hibah dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Baba mengakui, pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan tersebut harus dilakukan di tengah kondisi fiskal Kaltim yang semakin terbatas.
Ia menjelaskan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 triliun kini turun menjadi sekitar Rp12,1 triliun.
Namun, terdapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat sekitar Rp1,04 triliun sehingga total APBD diperkirakan meningkat menjadi lebih dari Rp13 triliun.
“Dalam KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang kami sepakati sebelumnya (APBD) Rp12,1 triliun. Namun, karena ada anggaran masuk dari (pemerintah) pusat yang kurang lebih Rp1,04 triliun, jadi totalnya menjadi Rp13 triliun lebih,” terangnya.
Dari total APBD tersebut, alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur secara keseluruhan berada di kisaran Rp2 triliun. Anggaran itu digunakan untuk mendukung berbagai pembangunan di Kaltim, termasuk infrastruktur pendidikan.
Melalui penganggaran bertahap tersebut, pembangunan fasilitas sekolah di Balikpapan diharapkan tetap berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan ruang belajar serta sarana pendidikan bagi para pelajar. (*)






