Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut proyek jaringan gas rumah tangga.
Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan Sri Hartini Anugraha mengatakan, bahwa kelanjutan proyek jaringan gas rumah tangga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gas yang terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan.
“Kami sangat berharap program Jargas Sambungan Rumah Tangga (SR) dilanjutkan,” ujar Sri Hartini Anugraha atau yang akrab disapa Titin ketika diwawancarai wartawan, Selasa (24/10/2023).
Titin menjelaskan, proyek yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia (RI) itu telah dilaksanakan di Balikpapan. Dan sudah banyak masyarakat yang menerima manfaatnya.
Disebutkan bahwa lebih dari 16 ribu jumlah Jargas yang telah tersambung di rumah-rumah warga, utamanya di kawasan Kecamatan Balikpapan Tengah.
“Jargas SR ini merupakan proyek nasional dari Kementerian ESDM RI. Di mana Balikpapan menjadi satu dari 40 kabupaten dan kota yang menerima bantuan pemasangan Jargas. Tentu sebagai proyek nasional, ada target jumlah penyelesaiannya. Nah, saat ini (target) sudah selesai dilaksanakan dalam tiga tahap. Jadi sudah terpenuhi,” terangnya.
Dia mengatakan, saat ini Kementerian ESDM RI kembali melanjutkan penelitian untuk melaksanakan program pengembangan selanjutnya.
“Permasalahannya, hal itu baru sampai FGD (Forum Group Discussion, red). Jadi sudah dilakukan pemetaan (rencana pemasangan Jargas) di Balikpapan,” ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa Pemkot Balikpapan sudah siap mengakomodasi kelanjutan pengembangan Jargas. Di mana mapping atau pemetaan rencana pemasangan Jargas seluruh Kota Balikpapan itu telah dilengkapi dengan jalur-jalur yang akan dilalui pipa gas.
Berdasarkan informasi terakhir yang diterima, tindak lanjut proyek itu mengalami perubahan proses pembiayaan. Dari yang awalnya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), kini akan menerapkan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU.
“Sampai saat ini, dari Kementerian ESDM belum ada informasi skema yang seperti apa yang akan dilaksanakan, bukan hanya di Balikpapan tapi seluruh Indonesia,” kata dia.
Menurutnya, peralihan dari APBN ke KPBU membutuhkan kajian lebih lanjut dan membutuhkan waktu hingga sekitar 2 tahun.
“Jadi memang saat ini dari pemerintah pusat belum ada progres. Kalau kami di Balikpapan telah menyampaikan bahwa banyak warga yang terbantu dengan adanya Jargas,” tuturnya.
“Pihaknya berharap bahwa program Jargas SR di Balikpapan dapat segera berlanjut,” harapnya. (drh)
