Legislator Balikpapan Dukung Pengadaan Kontainer Sampah, Tapi Ada Syaratnya

Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, mendukung rencana pengadaan kontainer sampah di permukiman.

Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan menginisiasi untuk mengganti bak konvensional dengan kontainer sampah di sekitar lingkungan permukiman warga.

Namun, Halili menekankan pentingnya kesiapan lahan untuk penempatan kontainer tersebut. Menurutnya, rencana ini sulit diwujudkan jika tidak ada lahan yang memadai.

“Lahan harus diperhatikan terlebih dahulu. Jika lahan tidak tersedia, rencana ini sulit dilaksanakan. Jika sudah ada, perlu diperhatikan dampak polusi bagi warga sekitar,” jelas Halili pada Kamis (31/10/2024).

Halili mengakui bahwa penempatan kontainer sampah di permukiman padat penduduk akan menghadapi kendala. Perhatian utamanya pada segi keterbatasan lahan dan potensi polusi.

Menurutnya, di wilayah padat seperti ini, penempatan kontainer butuh pertimbangan lebih matang.

“Pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan masyarakat,” ujarnya, menekankan bahwa dukungan masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini.

Halili memberi contoh kondisi di tempat tinggalnya, Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara. Di sana, warga dari beberapa RT harus membuang sampah di lokasi yang telah ditentukan bersama. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengelolaan sampah yang lebih efektif di lingkungan padat.

“Sampah menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Warga membuang sampah hampir setiap jam, bukan hanya sekali sehari,” tegas Halili.

Halili menambahkan, sebelum program ini diterapkan, sosialisasi kepada warga sangat penting. Sosialisasi bisa dilakukan melalui Ketua RT atau pihak kelurahan agar warga memahami tujuan dan manfaat program tersebut.

“Kelurahan punya peran penting sebagai jembatan informasi. Harus dipastikan apakah warga bersedia lahannya dijadikan tempat kontainer sampah,” kata Halili.

Sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Gunung Samarinda, Halili juga mengusulkan adanya musyawarah dengan warga. Ia menilai langkah ini akan membantu menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak dan dapat diterima oleh masyarakat. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *