Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Dewan Perwalian Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti kondisi minimnya akses masyarakat atas sekolah negeri. Utamanya untuk jenjang pendidikan menengah pertama.
Sejatinya, Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan infrastruktur SMP Negeri yang mampu menampung 70 persen dari jumlah lulusan SD di Balikpapan.
Berdasarkan data, dari rerata 12.500 lulusan SD setiap tahunnya, justru hanya sekitar 7.000 siswa yang tertampung di SMP Negeri.
Menurut Budiono, idealnya seluruh SMP Negeri di Balikpapan mampu mengakomodir sekitar 9.000 siswa. Ini berarti perlu adanya langkah-langkah strategis sebagai solusi terhadap situasi tersebut.
“Kita harus menampung 70 persen, tapi baru bisa 7.000 siswa. Kekurangan ini perlu perhatian dari pemerintah,” ujar Budiono, Kamis (7/11/2024).
Memasuki tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota berusaha merealisasikan pembangunan dua SMP Negeri di wilayah Balikpapan Tengah dan Timur. Budiono berharap kedua sekolah yang baru kelak memfasilitasi warga pada PPDB tahun 2025, selain mengurangi beban daya tampung lulusan SD.
Program penambahan sekolah negeri memang menjadi prioritas pemerintah. Sehingga, politisi PDI Perjuangan ini menginginkan program tersebut dapat berkelanjutan.
“Masih butuh lebih banyak sekolah untuk menampung lulusan SD, jadi harus bangun sekolah lagi. Ini menjadi prioritas,” imbuhnya.
Meski penambahan sekolah negeri menjadi langkah prioritas, Budiono turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengesampingkan peran sekolah swasta. Apalagi saat ini cukup banyak sekolah swasta dengan kualitas yang bersaing dengan sekolah negeri, walaupun menuntut biaya yang relatif tinggi.
“Kami harus memastikan bahwa sekolah swasta juga perlu mendapat perhatian, sebagai pilihan masyarakat untuk mengakses pendidikan terbaik,” pintanya.
Budiono berharap Pemkot segera mengatasi tantangan ini dan memastikan semua anak di Balikpapan mendapat kemudahan untuk mengakses pendidikan sesuai minatnya. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
