Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, menilai wacana pembangunan flyover perlu kembali dipertimbangkan secara matang.
Sebab pembangunan infrastruktur demikian bukanlah sesuatu yang bisa dengan segera terealisasi. Ada kendala ketersediaan anggaran, di samping kompleksitas birokrasi yang mempengaruhi penentuan kebijakan.
“Kewenangan untuk membangun flyover ada di tingkat provinsi atau nasional, jadi kita di Balikpapan hanya bisa menyampaikan usulan dan menunggu tindakan,” ungkap Wahyullah.
Wacana pembangunan flyover bergulir sebagai solusi mengatasi kerawanan di jalur turunan Muara Rapak, Balikpapan Utara. Tiap kecelakaan yang terjadi di jalur tersebut seolah otomatis memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam menekan risiko.
Namun, bagi Wahyullah, salah satu akar masalah di turunan Muara Rapak justru terletak pada kebijakan yang memperbolehkan kendaraan berat melintas di dalam kota.
Padahal, di banyak kota maju, menurutnya, akses kendaraan berat malah sangat terbatas. Atau setidaknya melalui pengaturan yang ketat agar jenis kendaraan ini tidak leluasa masuk ke pusat kota dan jalur-jalur rawan lainnya.
“Jika kita lihat di kota-kota modern, kendaraan berat biasanya dilarang memasuki pusat kota karena resikonya tinggi. Bahkan jalan yang pada dasarnya aman bagi kendaraan kecil bisa berbahaya jika dilewati truk besar,” urainya.
Aturan Jam Operasional Kendaraan Berat Perlu Dipertajam
Menurut Wahyullah, kendaraan berat yang sering melintas memperbesar risiko kecelakaan di kawasan tersebut. Apalagi ketika sopir tidak mampu mengendalikan laju kendaraan dengan baik saat menghadapi jalan menurun.
Namun demikian, ia menyadari bahwa menerapkan larangan kendaraan berat melintas sama sekali tidak mudah. Karena kebijakan ini akan berdampak pada distribusi barang dan mobilitas logistik.
Apalagi logistik menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi Balikpapan sebagai kota jasa.
“Meski berat, truk-truk ini punya peran dalam kelancaran ekonomi. Jika dihilangkan begitu saja, kita akan menghadapi masalah lain,” katanya.
Untuk menjawab tantangan ini, Wahyullah menyarankan agar perencanaan tetap berjalan. Baik itu dalam bentuk pembatasan jam operasional kendaraan berat atau pemetaan jalur khusus.
Kebijakan ini akan tetap bisa mengakomodir kebutuhan mobilitas tanpa meningkatkan risiko keselamatan.
“Kalau saya pribadi berharap truk besar tidak masuk ke kota, tapi hal ini perlu diatur dengan baik supaya tetap aman untuk semua,” ungkapnya. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
