Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang dikeluhkan masyarakat menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik). Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang semakin meresahkan masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari warga terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji bersubsidi. Dalam RDP tersebut, DPRD meminta penjelasan dari Pertamina dan instansi terkait mengenai penyebab utama kelangkaan serta langkah konkret yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini.
“Salah satu poin utama yang kami bahas adalah pengawasan distribusi gas LPG, khususnya di tingkat pengecer. Kami meminta Pertamina untuk meningkatkan pengawasan karena ada indikasi adanya permainan di tingkat pangkalan yang harus segera diselesaikan,” ujar Fauzi ketika diwawancarai wartawan, Rabu (12/2/2025).
Menurut Fauzi, distribusi gas elpiji 3 kg perlu diawasi lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil. Ia menyoroti dugaan adanya oknum yang memainkan distribusi gas, sehingga menyebabkan harga di pasaran melambung tinggi dan ketersediaannya menjadi terbatas.
Selain menyoroti pengawasan, Komisi II DPRD juga merekomendasikan agar sidak (inspeksi mendadak) dilakukan lebih rutin di lapangan. Fauzi menambahkan bahwa selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan sidak, sehingga perkembangan mengenai distribusi gas LPG sering kali tidak terpantau dengan baik oleh DPRD.
“Kami ingin agar hasil sidak ini bisa dilaporkan secara transparan kepada DPRD. Dengan begitu, kami bisa ikut memantau dan memastikan distribusi berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara itu, Eko selaku Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara (SAM Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengungkapkan bahwa pihaknya terus berupaya menyalurkan gas elpiji 3 kg sesuai kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, faktor-faktor seperti peningkatan permintaan dan potensi penimbunan di tingkat pengecer menjadi kendala dalam distribusi.
Dalam RDP ini, DPRD, Pertamina, dan instansi terkait sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi gas elpiji. Komisi II DPRD juga mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih transparan agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.
Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Balikpapan menjadi isu yang berulang setiap tahunnya. Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan ada solusi konkret yang dapat segera diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan energi sehari-hari. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
