Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Kota Balikpapan, yang merupakan pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan siap menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam peringatan HUT ke-128 Kota Balikpapan, Anggota DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menegaskan bahwa kota ini harus terus berbenah agar dapat menjalankan perannya sebagai beranda IKN dengan optimal.
Menurutnya, meskipun Balikpapan telah meraih berbagai penghargaan atas keberhasilannya dalam pembangunan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam aspek infrastruktur dan pelayanan publik.
Ia menyoroti pentingnya keberlanjutan pembangunan sesuai dengan tema perayaan tahun ini, “Harmoni Berkelanjutan.”
“Pembangunan yang telah berjalan harus terus ditingkatkan. Kita tidak bisa berhenti, karena Balikpapan sebagai beranda IKN memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kenyamanan masyarakat serta mendukung pembangunan ibu kota baru,” ujar Japar kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah krisis gas dan keterbatasan pasokan air bersih. Ia menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan energi harus menjadi prioritas utama, mengingat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di Balikpapan yang semakin pesat.
Japar juga menyoroti perlunya peremajaan jaringan pipa air yang sudah berusia tua agar distribusi air bersih dapat berjalan lebih lancar dan merata.
Tak hanya itu, perencanaan transportasi yang matang juga menjadi perhatian utama. Kemacetan yang semakin parah akibat pertumbuhan penduduk dan mobilitas yang tinggi harus segera diatasi dengan kebijakan yang strategis.
Menurutnya, jika tidak ada perencanaan transportasi yang tepat, maka masalah lalu lintas bisa semakin memburuk dan menghambat pertumbuhan kota.
“Pembangunan harus dipikirkan secara jangka panjang. Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah-langkah strategis yang seharusnya sudah dirancang sejak awal,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD, Japar Sidik juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa ketersediaan anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan program pembangunan.
“Kalau bicara pembangunan, tentu anggaran menjadi faktor utama. Sebaik apa pun program yang dirancang, jika anggarannya tidak mendukung, maka akan sulit direalisasikan,” tutupnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
