Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah kota dalam meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) pada perubahan APBD 2025. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Balikpapan, Siswanto Budi Utomo, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna di gedung parkir Klandasan, Rabu (20/8/2025).
Gerindra menilai penyesuaian anggaran ini menjadi cermin responsivitas pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan nyata di masyarakat. “Kami memberikan apresiasi tinggi atas proyek pemerintah kota yang menaikkan target PAD sebesar Rp78,77 miliar atau 6,05 persen. Peningkatan signifikan ini terutama pada sektor pajak daerah, yang menunjukkan kinerja ekonomi kota tetap positif dan upaya intensifikasi penerimaan berjalan efektif,” kata Siswanto.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyambut baik adanya penambahan pendapatan baru dari bagi hasil IUPK mineral, logam, dan batubara sebesar Rp12,5 miliar.
Menurutnya, langkah ini membuktikan adanya strategi pemerintah dalam mencari sumber pendapatan alternatif yang tidak hanya signifikan secara nominal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menyoroti adanya penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp47,57 miliar.
“Penurunan ini berpotensi memberikan tekanan pada program pembangunan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah kota melakukan efisiensi belanja secara masif dan memastikan anggaran tetap fokus pada program esensial, strategis, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Gerindra juga menyoroti optimalisasi penerimaan daerah yang dinilai belum maksimal, khususnya terkait keterbatasan pemutakhiran data objek pajak dan potensi kebocoran penerimaan.
Fraksi meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi, serta memperketat pengawasan.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi serta memanfaatkan aset daerah secara produktif guna menambah sumber pendapatan sah.
“Kami juga mencermati perlunya strategi khusus dalam menutup selisih anggaran akibat berkurangnya Dana Transfer Umum (DTU), agar tidak mengganggu program-program prioritas,” tambahnya.
Gerindra menekankan perlunya pemerintah kota menjabarkan rencana konkret terkait integrasi sistem informasi pajak dan retribusi, serta tata kelola aset produktif yang perlu diperbarui. Tidak hanya itu, pemerintah diminta lebih rinci dalam memaparkan program prioritas pada bidang penanggulangan bencana, rehabilitasi infrastruktur, dan kebutuhan mendesak lainnya.
“Demikian pandangan umum yang dapat kami sampaikan. Fraksi Gerindra akan terus mengawal setiap program pemerintah kota berikutnya,” tutup Siswanto. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
