Lintaskaltim.com, BERAU – Anggota DPRD Berau, Abdul Waris, secara tegas mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari ratusan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal.
Langkah strategis ini dinilai sangat krusial agar kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan lebih terarah dan terukur.
Guna mewujudkan hal tersebut, Waris mengusulkan pembentukan tim khusus yang anggarannya akan diajukan dalam APBD Perubahan tahun ini.
Melalui tim ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memetakan secara detail kapasitas dan potensi CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan di berbagai sektor.
“Di Berau ini ada ratusan perusahaan yang beroperasi. Potensi CSR-nya tentu sangat besar. Karena itu perlu ada kajian agar pemerintah memiliki data yang jelas dan bisa mengarahkan program CSR tersebut untuk mendukung pembangunan daerah,” ujar Waris, Senin (9/3/2026).
Selain dorongan kajian data, Waris mengusulkan sebuah terobosan berupa sinergi antara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) reguler dengan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Ia menyarankan agar pemerintah daerah menggelar “Musrenbang Khusus CSR” segera setelah agenda Musrenbang pembangunan daerah tuntas dilaksanakan.
Dalam forum khusus tersebut, seluruh perusahaan diminta memaparkan rencana program tahunan mereka secara transparan.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengarahkan bantuan perusahaan untuk mengisi celah pembangunan yang tidak didukung oleh APBD di masing-masing wilayah.
Waris memberikan gambaran nyata, misalnya di Kecamatan Sambaliung yang dihuni oleh beberapa perusahaan besar.
Melalui skema Musrenbang CSR, program pembangunan bisa dibagi secara adil dan merata berdasarkan kebutuhan mendesak di lapangan.
“Dalam Musrenbang CSR itu bisa dibagi programnya, perusahaan mana yang membangun jalan, perusahaan mana yang membantu pembangunan gedung atau fasilitas lain,” jelasnya.
Menurutnya, konsep sinkronisasi ini akan membuat pelaksanaan CSR lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, skema serupa sebenarnya telah sukses diterapkan di daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Kabupaten Paser dan Mahakam Ulu, sehingga Berau seharusnya bisa mengadopsi keberhasilan tersebut.
“Di sana setelah Musrenbang pembangunan selesai, dilanjutkan dengan Musrenbang CSR. Sehingga programnya lebih terarah dan benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
