Lintaskaltim.com, BERAU – DPRD Berau berkomitmen untuk terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan program pembangunan daerah.
Langkah ini diambil guna menjamin setiap program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya habis terserap secara anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan, pengawasan merupakan fungsi vital lembaga legislatif dalam mengawal jalannya roda pemerintahan.
Melalui pengawasan yang ketat, DPRD ingin memastikan setiap program pemerintah tidak sekadar tuntas secara administratif, namun juga harus tepat sasaran sesuai kebutuhan publik.
“Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus bermanfaat. Fungsi kami adalah melakukan pengawasan dalam prosesnya,” ujar Sumadi, Senin (9/3/2026).
Sumadi menilai pengawasan intensif sangat diperlukan, terutama pada program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Sektor pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan ekonomi kerakyatan menjadi poin utama yang masuk dalam radar pengawasan dewan.
Menurutnya, tanpa pengawasan yang optimal di lapangan, program pembangunan berisiko berjalan tidak maksimal atau bahkan gagal mencapai target yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, pihaknya juga tidak segan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah.
“Kami juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang kurang maksimal dalam mengeksekusi program dengan baik,” paparnya.
Sumadi menekankan pentingnya sinergi yang sehat antara legislatif dan eksekutif.
Harmonisasi ini sangat krusial agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat Berau.
Ia pun memberikan peringatan kepada setiap jajaran dinas agar bekerja lebih profesional.
“Kami mengingatkan OPD agar menjalankan program kerja dengan perencanaan matang, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel,” tegasnya. (ADV/DPRD BERAU)
