Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai masuk dalam perhitungan strategi pengendalian inflasi di Balikpapan. Program nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat tersebut diperkirakan akan mendorong peningkatan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyebut setiap dapur MBG diproyeksikan melayani sekitar 3.000 penerima manfaat. Di Balikpapan sendiri, pemerintah merencanakan pembangunan sekitar 65 dapur MBG.
Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, ayam, hingga sayur-mayur diperkirakan akan meningkat cukup signifikan ketika seluruh dapur beroperasi.
“Kalau satu dapur melayani sekitar 3.000 orang, tentu kebutuhan bahan pangan seperti beras, telur, ayam, dan lainnya akan cukup besar,” ujarnya.
Menurut Robi, lonjakan permintaan bahan pangan berpotensi memberi tekanan terhadap harga di pasar apabila tidak diantisipasi sejak awal. Karena itu, program MBG kini turut menjadi salah satu faktor yang dibahas dalam upaya menjaga stabilitas inflasi daerah.
Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia pun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satu strategi yang dirancang adalah memastikan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG tidak diambil dari pasar tradisional.
Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan program pemerintah tidak mengganggu pasokan pangan yang selama ini menjadi sumber utama masyarakat.
Sebagai alternatif, pemerintah menyiapkan skema pasokan langsung dari kelompok produksi yang dibina oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Kelompok tersebut meliputi peternak ayam, produsen telur, hingga kelompok hortikultura penghasil sayur-sayuran.
Skema tersebut merupakan hasil pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang melibatkan pemerintah daerah dan Bank Indonesia.
Saat ini, operasional dapur MBG di Balikpapan masih berlangsung secara bertahap. Dari target sekitar 65 dapur, baru sekitar 29 dapur yang telah beroperasi.
Meski dampaknya terhadap kebutuhan pangan belum terlalu besar, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia tetap melakukan antisipasi sejak dini. Langkah ini dilakukan agar ketika seluruh dapur MBG mulai beroperasi, stabilitas harga pangan di masyarakat tetap terjaga. (*)
