Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mempercepat penanganan banjir, khususnya di titik-titik yang dinilai paling mendesak.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius. Terlebih, hampir seluruh kecamatan di Balikpapan masih memiliki sejumlah lokasi yang membutuhkan perhatian.
Menurutnya, penanganan banjir telah masuk dalam program prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2027. Karena itu, pelaksanaannya harus diarahkan berdasarkan tingkat urgensi di masing-masing wilayah.
“Hampir semua. Setiap kecamatan banyak penanganan yang harus dilaksanakan. Tapi kita melihat sisi mana yang kira-kira mendesak. Yang mendesak hari ini, itu yang harus cepat kita laksanakan,” kata Yusri, Selasa (11/8/2026)
Dia menilai penentuan skala prioritas penting agar anggaran dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Yusri menyebut sejumlah langkah penanganan telah dilakukan Pemkot Balikpapan, mulai dari pelebaran saluran drainase hingga pembangunan saluran di kawasan permukiman.
Selain itu, pemerintah kota juga telah memiliki masterplan penanganan banjir yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Bagus sudah, karena langkah-langkah pemerintah kota untuk melaksanakan penanganan banjir sudah ada titik terangnya. Kita bisa melihat masterplan banjir sudah dibuat pemerintah kota dan sudah dilaksanakan oleh Dinas PU,” ujarnya.
Namun, Yusri menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Pemeliharaan saluran drainase juga harus dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi saluran tetap optimal.
Ia meminta seluruh unsur pemerintahan di tingkat lingkungan, mulai dari RT, kelurahan hingga kecamatan, bersama masyarakat ikut menjaga kebersihan drainase.
“Harus ada kerja sama semua pihak, mulai dari RT, kelurahan sampai kecamatan. Pergunakan gotong royong dan sinergi. Jangan hanya pemerintah kota yang membuat saluran, tetapi tidak dibersihkan dan akhirnya mampet. Kalau begitu, hasilnya juga tidak ada gunanya,” tegasnya.
Yusri berharap program penanganan banjir dalam RKPD 2027 tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pembangunan yang menyasar lokasi-lokasi paling membutuhkan.
Menurutnya, penanganan banjir juga berkaitan erat dengan kenyamanan dan keamanan warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Bagaimanapun, warga harus bisa merasa tenang. Jangan sampai ketika hujan deras, mereka selalu khawatir rumahnya tiba-tiba kebanjiran,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
