Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan menyiapkan pengawasan parkir liar berbasis kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap kendaraan yang parkir tidak sesuai ketentuan, terutama di kawasan tertib lalu lintas.
Kepala Dishub Kota Balikpapan Muhammad Fadli mengatakan, pengadaan CCTV masuk dalam persiapan penataan parkir yang akan diterapkan pada 2027. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu petugas memantau pelanggaran parkir di sejumlah titik tanpa hanya mengandalkan pengawasan langsung di lapangan.
“Jadi, Dinas Perhubungan tidak hanya menyiapkan kantong parkir. Ada beberapa hal yang wajib dipersiapkan, mulai dari SDM hingga digitalisasi melalui pengadaan CCTV untuk memantau parkir ilegal,” ujar Fadli, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, kamera pengawas direncanakan dipasang di sejumlah kawasan tertib lalu lintas di Balikpapan. Saat ini, terdapat empat titik kawasan tertib lalu lintas, di antaranya kawasan MT Haryono dan Ruhui Rahayu.
Selain titik tersebut, Dishub juga berencana mengembangkan pengawasan di lokasi lain yang nantinya ditetapkan sebagai kawasan penertiban parkir. Dengan dukungan CCTV, aktivitas kendaraan yang parkir tidak sesuai aturan diharapkan lebih mudah terpantau.
Namun, pengawasan digital tersebut tidak berdiri sendiri. Dishub juga menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung, mulai dari pengadaan rambu parkir baru, penyediaan marka hingga pengecatan ulang untuk memperjelas area parkir.
Anggaran pengadaan rambu-rambu parkir baru telah disiapkan untuk 2027. Selain itu, Dishub juga membuka kemungkinan pemanfaatan tepi jalan umum sebagai lokasi parkir resmi apabila kapasitas kantong parkir yang tersedia belum mencukupi.
Fadli menyebut, penentuan lokasi parkir di tepi jalan akan didasarkan pada kajian dan identifikasi bidang lalu lintas Dishub. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan ruang jalan tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan.
Di sisi lain, Dishub tengah berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Balikpapan untuk mendapatkan lokasi atau aset daerah yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan kendaraan hasil penertiban.
“Kami juga sedang berkoordinasi dengan BKAD untuk meminta lokasi atau aset yang dapat digunakan sebagai tempat menampung kendaraan yang terkena razia, sesuai arahan teknis dan kebijakan yang telah disiapkan Dinas Perhubungan,” jelasnya.
Melalui penerapan pengawasan berbasis CCTV dan pembenahan fasilitas parkir, Dishub berharap penertiban parkir liar di Balikpapan dapat berjalan lebih optimal. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembenahan tata kelola parkir agar penggunaan ruang publik lebih tertib dan tidak menghambat lalu lintas. (*)
