Syahariah Mas’ud Soroti Kesenjangan Pendidikan Pedalaman Kaltim, Fasilitas dan Guru Perlu Dievaluasi

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjembatani kesenjangan kualitas pembelajaran antara wilayah perkotaan dan daerah pedalaman. DPRD Kaltim pun meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan serta ketersediaan tenaga pengajar di wilayah terpencil.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, mengatakan keberhasilan pembangunan daerah tidak semestinya hanya diukur dari kemajuan kawasan perkotaan. Kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas juga harus dirasakan anak-anak yang tinggal di wilayah pelosok dan perbatasan.

“Salah satu ukuran keadilan pembangunan adalah anak yang lahir di pedalaman memiliki kesempatan yang sama dengan anak yang lahir di perkotaan,” jelas Syahariah belum lama ini.

Menurutnya, upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kaltim masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi geografis, keterbatasan fasilitas, hingga pemerataan tenaga pengajar menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Syahariah menilai perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terluar harus menjadi salah satu prioritas. Begitu pula dengan peningkatan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik agar siswa di pedalaman tidak tertinggal dibandingkan mereka yang bersekolah di perkotaan.

“Hari ini kita harus mengakui bahwa kesenjangan kualitas pendidikan masih terjadi. Utamanya di beberapa wilayah pedalaman dan perbatasan,” tegas legislator Partai Golkar tersebut Sabtu (14/11/2026).

Ia mengingatkan, akses pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan keberadaan sekolah. Pemerintah juga perlu menjamin proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, didukung fasilitas memadai dan tenaga pendidik yang tersedia sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, Syahariah mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui program pendidikan gratis atau Gratispol. Program tersebut dinilai dapat membantu memperluas kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan tanpa terbebani persoalan biaya.

Menurutnya, Gratispol memiliki semangat untuk menjangkau masyarakat secara luas, sehingga kesempatan mengenyam pendidikan tidak semata ditentukan oleh kondisi ekonomi keluarga maupun latar belakang sosial.

“Jadi program Gratispol ini tidak memandang latar belakang ekonomi maupun tingkat kecerdasan. Terpenting anak-anak kita mau sekolah,” beber legislator dari daerah pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser tersebut.

Ia berharap dukungan pemerintah melalui program tersebut dapat menekan angka anak putus sekolah, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dengan demikian, kendala biaya tidak lagi menjadi penghalang bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan.

Namun, menurut Syahariah, pemerataan pembiayaan pendidikan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan sekolah. Bantuan biaya pendidikan akan lebih bermakna apabila didukung fasilitas yang memadai serta tenaga pengajar yang mampu memberikan pembelajaran secara optimal.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, kesiapan fasilitas pendidikan, dan kemauan siswa untuk belajar diyakini menjadi modal penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Kaltim yang unggul.

“Kalau mereka betul-betul mau sekolah, InsyaAllah kita akan bantu melalui program Gratispol untuk mencapai harapannya,” serunya.

Syahariah berharap evaluasi pemerataan pendidikan dapat menjadi perhatian berkelanjutan pemerintah daerah. Sebab, kesempatan belajar yang setara bagi anak-anak di perkotaan maupun pedalaman merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang merata dan menyiapkan generasi emas Kaltim. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *