APBD Kaltim 2027 Diproyeksi Turun Jadi Rp12,1 Triliun, DPRD Minta OPD Selektif Susun Program

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menghadapi penyusunan anggaran tahun 2027. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta lebih selektif menentukan program kerja agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan setiap usulan kegiatan harus disusun berdasarkan kebutuhan dan dampak yang jelas. Terlebih, kemampuan keuangan daerah diproyeksikan mengalami penurunan sehingga pemerintah perlu semakin cermat menentukan prioritas belanja.

“Setiap rupiah yang dianggarkan, setiap program yang diusulkan itu, harus betul-betul menyentuh hajat hidup masyarakat. Yakni memang betul-betul akan bermanfaat, dan akan berdampak,” jelas Andi Satya, Senin (16/11/2026)

Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan terhadap program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah harus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Dia menilai, penyusunan program tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan daftar kegiatan rutin masing-masing perangkat daerah. Setiap kegiatan harus memiliki sasaran terukur serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Tantangan tersebut semakin besar seiring proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim pada 2027. Berdasarkan perkiraan yang disampaikan, kapasitas anggaran daerah berada di kisaran Rp12,1 triliun.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja. Program yang kurang mendesak perlu dievaluasi agar anggaran dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak lebih besar terhadap kebutuhan masyarakat.

“Di era efisiensi ini, proyeksi tahun 2027 APBD kita akan tergerus lagi. Yakni, menjadi sekitar Rp12,1 triliun. Jadi, kami punya harapan besar. Bahwa, program yang disusun nantinya, betul-betul realistis dan konkret. Khususnya, manfaatnya harus bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” tegas legislator Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Andi Satya juga menyoroti pentingnya menjaga alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak boleh luput dari perhatian meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program di kedua sektor tersebut benar-benar menjawab persoalan pelayanan di lapangan. Bukan sekadar menjalankan kegiatan administratif atau mengulang program yang belum menunjukkan hasil signifikan.

DPRD Kaltim, lanjutnya, akan mencermati perencanaan program OPD, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Pengawasan tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran berlangsung efektif dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kedua sektor ini memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga harus tetap menjadi perhatian serius pemerintah, meskipun kemampuan keuangan daerah mengalami penurunan,” beber Andi Satya, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) I Samarinda itu.

Dia berharap seluruh OPD dapat menyusun program kerja secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kaltim. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *