Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN — Penguatan kesiapsiagaan masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu perhatian dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim). Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai perlu mendapat dukungan peralatan dan logistik memadai karena menjadi pihak yang paling dekat dengan kawasan rawan kebakaran.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, meminta pemerintah memastikan bantuan penanganan karhutla tidak hanya terserap dalam kegiatan administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat dan relawan yang bertugas di lapangan.
Menurutnya, warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan lahan pertanian memiliki peran penting dalam mendeteksi serta menangani kebakaran sejak awal, sebelum api meluas dan menimbulkan kerusakan lebih besar.
“Masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran adalah pihak pertama yang berhadapan langsung dengan api. Sehingga, mereka wajib dibekali peralatan dan logistik yang memadai agar bisa bertindak cepat sejak awal,” jelas Nurhadi, Selasa (17/11/2026).
Ia mengungkapkan, dukungan pembiayaan untuk penanganan karhutla di Kaltim berasal dari sejumlah sumber dengan total mencapai Rp37,982 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari hibah pemerintah pusat, APBD Provinsi Kaltim, serta insentif karbon internasional.
Dari pemerintah pusat, Kaltim memperoleh hibah sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan kepada tiga organisasi perangkat daerah (OPD). Rinciannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim sebesar Rp10 miliar, Dinas Kehutanan Rp7 miliar, dan Dinas Kesehatan Rp3 miliar.
Selain hibah tersebut, terdapat dukungan APBD Kaltim melalui Dinas Kehutanan sebesar Rp14,2 miliar. Kemudian, tambahan dana sekitar Rp3,782 miliar bersumber dari Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF), yakni insentif berbasis kinerja atas upaya penurunan emisi.
Nurhadi menilai, besarnya dukungan pembiayaan dari berbagai sumber tersebut harus dikelola secara terpadu. Penggunaannya perlu diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap kesiapsiagaan masyarakat dan efektivitas penanganan kebakaran.
“Besarnya gabungan dana dari pemerintah pusat, anggaran daerah, hingga insentif karbon internasional ini harus dikelola secara terpadu. Yaitu, untuk memperkuat kerja nyata di lapangan agar hasilnya maksimal dan memberikan efek nyata,” terang politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Ia juga mengingatkan seluruh instansi pengelola anggaran agar tidak terlalu banyak mengalokasikan dana untuk kegiatan administratif maupun rutinitas perkantoran. Menurutnya, kebutuhan petugas dan relawan di kawasan rawan kebakaran harus menjadi perhatian utama.
Pengawasan terhadap ketepatan sasaran dan efektivitas penggunaan anggaran juga dinilai penting. Dengan demikian, bantuan yang disiapkan pemerintah benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan deteksi dini, pemadaman awal, serta pencegahan penyebaran api.
“Jangan sampai anggaran penanganan karhutla habis hanya untuk urusan administrasi kantor. Sementara kebutuhan mendesak warga dan relawan di lapangan justru terabaikan,” tegas Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim tersebut.
Dari sisi regulasi, Nurhadi menyebut Kaltim telah memiliki landasan hukum untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Di antaranya Peraturan Daerah (Perda) Kaltim Nomor 9 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan lingkungan dan penanganan bencana secara terarah.
“Peraturan daerah yang sudah disahkan ini menjadi pegangan utama bagi pemerintah. Agar upaya menjaga lingkungan dan mencegah kebakaran berjalan lebih terukur serta tepat sasaran,” urainya.
Nurhadi menegaskan, DPRD Kaltim akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan pencegahan karhutla berjalan seiring dengan kesiapan masyarakat di tingkat desa.
Ia berharap sinergi pemerintah provinsi, instansi teknis, serta kelompok MPA dapat memperkuat perlindungan kawasan hutan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di wilayah rawan kebakaran.
“Tugas kami di DPRD adalah memastikan aturan yang dibuat, anggaran yang disiapkan, dan pengawasan di lapangan agar semuanya selaras berjalan demi melindungi hutan, utamanya keselamatan warga Kalimantan Timur,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Balikpapan tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)









