Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Penurunan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2027 tidak boleh membuat penanganan jalan rusak terabaikan. DPRD Kaltim memastikan anggaran pemeliharaan infrastruktur jalan tetap menjadi salah satu prioritas, mengingat kondisinya berkaitan langsung dengan keselamatan pengendara dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan kerusakan jalan di sejumlah wilayah masih menjadi keluhan masyarakat. Jalan berlubang dan rusak tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.
“Kondisi jalan yang rusak menyangkut keselamatan dan aktivitas warga sehari-hari. Jadi perbaikannya tidak boleh terhenti, meskipun anggaran daerah kita sedang turun,” tegas Samsun, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus diikuti dengan penentuan skala prioritas yang tepat. Pemeliharaan jalan dinilai tetap penting karena kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut berpotensi semakin parah dan membutuhkan biaya penanganan lebih besar.
Karena itu, Samsun menyebut DPRD Kaltim terus mengawal agar alokasi pemeliharaan jalan tetap tersedia dalam APBD 2027. Fokusnya mencakup perawatan rutin hingga penanganan cepat terhadap ruas-ruas yang mengalami kerusakan.
“Kami di Komisi III terus mengawal agar pos anggaran perawatan jalan tetap aman di tahun 2027. Ini semua demi menjawab keluhan masyarakat di lapangan,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
Untuk memastikan penanganan menjangkau berbagai wilayah, pengelolaan pemeliharaan jalan dibagi melalui tiga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pekerjaan Umum (PU). Pembagian wilayah kerja tersebut diharapkan membuat penanganan kerusakan lebih terarah dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Wilayah I menangani jalur selatan Kaltim, mulai dari Balikpapan hingga Kutai Kartanegara (Kukar). Wilayah II secara khusus menangani kawasan Kota Samarinda, sedangkan Wilayah III mencakup kawasan utara Kalimantan Timur.
Samsun menjelaskan, pembagian tersebut dimaksudkan agar setiap UPTD dapat lebih fokus mengidentifikasi kondisi jalan dan menindaklanjuti kerusakan sesuai wilayah tanggung jawabnya.
“Pembagian ke dalam tiga wilayah kerja ini bertujuan supaya penanganan jalan berlubang di setiap daerah bisa dikerjakan lebih cepat dan merata,” terang legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara tersebut.
DPRD Kaltim berharap alokasi pemeliharaan jalan pada 2027 tetap mampu mendukung perawatan infrastruktur secara berkelanjutan. Dengan demikian, penurunan kemampuan keuangan daerah tidak sampai menghambat penanganan kerusakan jalan yang berdampak langsung terhadap keselamatan dan aktivitas masyarakat. (ADV/DPRD Kaltim)









