Fraksi PDI-P DPRD Kaltim Minta Perbaikan Jalan Rusak Didahulukan, Proyek Multiyears Ditunda

Lintaskaltim.com, SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memprioritaskan perbaikan jalan provinsi yang rusak, dibandingkan memaksakan pembangunan proyek baru dengan skema kontrak tahun jamak atau Multi-Years Contract (MYC).

Fraksi PDI-P juga mengusulkan agar pembiayaan pembangunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah melalui skema kontrak tahun tunggal (single year), khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan penanganan jalan provinsi yang berlubang dan mengalami kerusakan parah harus menjadi prioritas. Menurutnya, kebutuhan perbaikan infrastruktur yang sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi lebih mendesak dibandingkan memulai proyek baru lintas tahun anggaran.

“Penanganan jalan kewenangan provinsi yang berlubang dan rusak parah harus didahulukan. Dibandingkan memaksakan proyek baru lintas tahun,” jelas Samsun usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Selasa (17/11/2026).

Sikap tersebut mengemuka setelah DPRD Kaltim menyepakati pembatalan usulan tiga proyek pembangunan dengan skema MYC yang diajukan Pemprov Kaltim. Fraksi PDI-P menilai ketiga proyek tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama dari sisi urgensi dan kemampuan penganggarannya.

Menurut Samsun, proyek-proyek tersebut belum memiliki tingkat urgensi yang cukup untuk dilaksanakan dengan pembiayaan lintas tahun anggaran. Terlebih, pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim diperkirakan mengalami penurunan pada 2027.

“Sejak pembahasan awal, Fraksi PDI-P menilai usulan tahun jamak ini belum mendesak. Sehingga kami sepakat bersama untuk tidak melanjutkannya,” ujar Samsun.

Selain persoalan urgensi, Fraksi PDI-P juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal daerah dan kepastian sumber pendanaan. Menurutnya, perencanaan belanja harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan agar tidak membebani keuangan daerah.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan besarnya belanja wajib dan mengikat yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Di sisi lain, Pemprov Kaltim perlu menyediakan anggaran untuk program prioritas gubernur, yakni Gratispol dan Jospol, yang kebutuhannya diperkirakan terus meningkat setiap tahun.

“Beban belanja mengikat serta kebutuhan anggaran program Gratispol dan Jospol terus meningkat setiap tahun. Sehingga pemaksaan proyek tahun jamak berisiko mengunci ruang fiskal daerah,” terang Samsun.

Meski demikian, Fraksi PDI-P menegaskan keputusan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan infrastruktur maupun upaya pemerintah membuka keterisolasian wilayah. Samsun menyebut pihaknya tetap mendukung pembangunan yang mampu memperluas akses ekonomi dan mendorong aktivitas masyarakat.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah lebih cermat menentukan skala prioritas, terutama dengan mendahulukan perbaikan ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

“Pada prinsipnya, kami sejalan dengan misi membuka akses ekonomi dan keterisolasian daerah. Asalkan, penentuan prioritasnya tepat sasaran pada ruas jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan segera,” tegas anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut.

Sebagai alternatif, Fraksi PDI-P mengusulkan agar pelaksanaan proyek pembangunan dilakukan secara bertahap melalui pola kontrak tahun tunggal. Skema ini dinilai lebih sesuai dengan kemampuan kas daerah sekaligus mengurangi risiko pembebanan anggaran dalam beberapa tahun ke depan.

Samsun juga mempertimbangkan sisa masa kerja pemerintahan yang tinggal sekitar dua tahun. Menurutnya, pola tahun tunggal memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan besaran pembiayaan dengan kapasitas fiskal pada masing-masing tahun anggaran.

“Pola tahun tunggal lebih sesuai dengan kondisi kas daerah, sekaligus sisa masa kerja dua tahun ke depan. Terlebih jika APBD 2028 atau 2029 kelak menyentuh Rp25 triliun. Jadi pembiayaan hingga Rp1 triliun untuk satu ruas jalan tetap dapat dilakukan,” beber legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *