Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Usulan anggaran tahun jamak atau multiyears senilai sekitar Rp1,2 triliun di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menuai pertanyaan dari DPRD. Besarnya nilai usulan serta mekanisme pembahasannya dinilai perlu dikaji secara mendalam sebelum mendapat persetujuan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengingatkan agar pembahasan anggaran multiyears tidak dilakukan secara terburu-buru, terlebih menjelang pengesahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Menurutnya, skema pembiayaan tahun jamak membutuhkan perencanaan matang karena pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi komitmen pembiayaan selama masa pelaksanaan proyek.
“Pembahasan anggaran multiyear semestinya dilakukan secara matang. Termasuk memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi komitmen pembiayaan selama masa pelaksanaan,” tegas Demmu, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, skema multiyears umumnya dirancang untuk pelaksanaan selama beberapa tahun, termasuk dalam jangka waktu tiga tahun. Karena itu, kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan utama sebelum pemerintah dan DPRD menyepakati nilai anggaran yang diajukan.
Demmu juga mempertanyakan alasan usulan bernilai besar tersebut baru masuk dalam pembahasan menjelang pengesahan KUA-PPAS. Menurutnya, rencana pembiayaan lintas tahun seharusnya telah melalui kajian dan pembahasan lebih awal.
“Persoalan mendasarnya, anggaran itu tersedia atau tidak. Kemudian, kenapa usulan ini baru dimasukkan dan dibahas menjelang pengesahan KUA-PPAS? Seharusnya ada pembahasan mendalam sebelumnya,” beber politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Selain kesiapan fiskal, Demmu turut menyoroti mekanisme administrasi penyampaian usulan dari gubernur kepada DPRD. Ia mempertanyakan alur masuknya surat usulan yang menurutnya perlu mengikuti prosedur kelembagaan.
Ia berpandangan, surat dari gubernur semestinya terlebih dahulu didisposisikan kepada Ketua DPRD Kaltim sebelum diteruskan kepada komisi terkait sesuai bidang kewenangannya. Dengan demikian, setiap usulan dapat dikaji melalui mekanisme pembahasan yang tepat.
Menurutnya, prosedur tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari tata kelola pembahasan anggaran agar keputusan yang diambil memiliki dasar dan pertimbangan yang jelas.
Demmu mengingatkan DPRD agar tidak hanya berorientasi pada persetujuan nilai anggaran. Seluruh persyaratan, termasuk kelayakan program, kepastian pembiayaan, serta mekanisme penganggaran, harus dipastikan terpenuhi.
Terlebih, skema multiyears akan mengikat kemampuan keuangan daerah selama lebih dari satu tahun anggaran. Jika tidak direncanakan secara cermat, komitmen pembiayaan tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program prioritas pada tahun-tahun berikutnya.
“Jadi, kita meminta seluruh pihak yang terlibat, terutama dalam pembahasan, lebih cermat sebelum mengambil keputusan terhadap usulan tersebut,” imbau legislator dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu.
DPRD Kaltim diharapkan dapat memastikan seluruh aspek teknis, administratif, dan kemampuan keuangan daerah menjadi dasar sebelum usulan multiyears Rp1,2 triliun diputuskan. Dengan demikian, pembiayaan proyek lintas tahun tidak menjadi beban fiskal yang mengganggu kesinambungan pembangunan daerah. (ADV/DPRD Kaltim)









