Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama DPRD Kaltim menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp13,74 triliun, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp12,76 triliun.
Kesepakatan itu ditandatangani dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-36 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda, Kamis (19/11/2026) sore. Pemprov Kaltim diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, yang hadir mewakili gubernur.
Fitra mengatakan, dokumen KUA-PPAS tersebut merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim. Kesepakatan ini menjadi dasar penyusunan anggaran yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan prioritas masyarakat.
“Dokumen KUA-PPAS ini wujud nyata komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kaltim untuk menerjemahkan kebutuhan prioritas pembangunan. Terutama dari aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang maupun jalur aspirasi dewan,” kata Fitra di Gedung B DPRD Kaltim.
Berdasarkan rincian kesepakatan, target pendapatan daerah sebesar Rp12,76 triliun berasal dari tiga komponen utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyumbang terbesar dengan target Rp9,44 triliun.
Selanjutnya, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp3,13 triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan mencapai Rp181,36 miliar.
Dari sisi belanja, alokasi terbesar berada pada belanja operasi yang mencapai Rp8,08 triliun. Komponen tersebut terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp4,01 triliun, belanja barang dan jasa Rp3,69 triliun, belanja hibah Rp346,46 miliar, serta bantuan sosial Rp17,37 miliar.
Sementara itu, belanja modal dialokasikan sebesar Rp1,71 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
Adapun belanja transfer ditetapkan sebesar Rp3,91 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp34,18 miliar.
Fitra mengakui proses penyusunan hingga penandatanganan KUA-PPAS 2027 diwarnai dinamika pembahasan yang cukup intens antara pemerintah provinsi dan DPRD. Namun, ia menilai perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian dari upaya menyusun program pembangunan yang lebih berkualitas.
“Kami menyadari dalam tahapan penyusunan hingga kesepakatan KUA-PPAS 2027 diwarnai dengan dinamika yang cukup tinggi. Namun, dinamika tersebut merupakan wujud kepedulian bersama untuk menghasilkan program kerja yang berkualitas dan berdampak nyata pada masyarakat Kaltim,” harapnya.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan KUA-PPAS tersebut, pembahasan selanjutnya akan berlanjut pada tahapan penyusunan APBD 2027. Rincian program dan alokasi anggaran nantinya menjadi bagian penting untuk memastikan target pendapatan serta belanja daerah dapat diterjemahkan menjadi kegiatan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat. (ADV/DPRD Kaltim)









