DPRD Kaltim Bahas Enam Ranperda dalam Rapur ke-35, Perubahan Perda Pajak Daerah Disetujui

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna (Rapur) ke-35 dengan agenda penyampaian laporan akhir pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu (18/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Gedung Utama-B, Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Samarinda, tersebut membahas sejumlah regulasi strategis. Mulai dari sektor pertambangan, kesehatan, lingkungan hidup, pendapatan daerah, hingga penataan kelembagaan pemerintahan.

Dalam rapat tersebut, terdapat lima pokok agenda yang dibahas. Salah satu keputusan pentingnya adalah persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, sebelumnya membacakan susunan agenda rapat paripurna. Pada agenda pertama, sejumlah Panitia Khusus (Pansus) dijadwalkan menyampaikan laporan akhir hasil pembahasan dua Ranperda inisiatif DPRD.

Kedua Ranperda tersebut masing-masing mengatur Penyelenggaraan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), serta Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Selanjutnya, agenda kedua diisi penyampaian laporan akhir Pansus terhadap dua Ranperda lainnya, yakni tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

Pembahasan berlanjut pada laporan akhir hasil kerja komisi-komisi DPRD Kaltim terhadap sejumlah regulasi. Komisi I menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Perubahan tersebut secara khusus berkaitan dengan penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim.

Sementara itu, Komisi II melaporkan hasil pembahasan dua Ranperda yang berkaitan dengan sektor fiskal dan badan usaha milik daerah. Pertama, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kedua, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PT Sylva Kaltim Sejahtera menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Dari rangkaian pembahasan tersebut, DPRD Kaltim kemudian mengambil keputusan menyetujui Ranperda perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda. Rapat dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir Gubernur Kaltim atas persetujuan regulasi tersebut.

Rapur ke-35 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kaltim Hardiyanto, puluhan anggota dewan, perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lintas sektor.

Penyelesaian pembahasan sejumlah Ranperda dalam rapat ini menjadi bagian dari agenda legislasi DPRD Kaltim. Regulasi yang dibahas mencakup berbagai sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah, dengan perubahan aturan pajak dan retribusi menjadi salah satu keputusan yang dihasilkan dalam paripurna tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *