Pemadaman Listrik Berulang di Kaltim, DPRD Desak PLN Beri Kompensasi kepada Pelanggan

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Pemadaman listrik bergilir yang terus berulang di sejumlah wilayah Kalimantan Timur sejak pertengahan Juni 2026 menuai sorotan DPRD Kaltim. PT PLN (Persero) didesak tidak hanya segera menuntaskan gangguan pasokan listrik, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat dan pelaku usaha.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menilai pemadaman yang berlangsung berulang kali telah mengganggu aktivitas rumah tangga, menurunkan produktivitas masyarakat, hingga berpotensi menggerus pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, dampak pemadaman tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata. Sebab, masyarakat harus menanggung konsekuensi dari terganggunya pasokan listrik, sementara aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari tetap berjalan.

Agusriansyah pun meminta PLN memberikan kompensasi nyata kepada pelanggan terdampak. Salah satu bentuk yang didorong adalah potongan tagihan listrik, khususnya bagi pelanggan pascabayar.

“Warga dan pelaku UMKM sudah terlalu banyak dirugikan oleh pemadaman ini. Sehingga PLN wajib memberikan kompensasi. Satu di antaranya seperti potongan tagihan,” tegas Agusriansyah.

Selain persoalan kompensasi, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai penjelasan PLN selama ini belum cukup menjawab keresahan masyarakat. Keterangan mengenai pemeliharaan dan perbaikan pembangkit dinilai perlu disertai penjelasan lebih terperinci mengenai akar persoalan gangguan listrik.

Ia meminta PLN menjelaskan apakah pemadaman yang terjadi di Samarinda, Balikpapan, dan sejumlah wilayah lain di Kaltim disebabkan kerusakan mendadak pada unit pembangkit atau merupakan bagian dari pekerjaan pembenahan sistem jaringan kelistrikan secara menyeluruh.

“Alasan perbaikan pembangkit saja tidak cukup. Masyarakat berhak tahu, apakah ini sekadar kerusakan mendadak, atau pembenahan jaringan secara menyeluruh,” bebernya, Selasa (17/11/2026).

Agusriansyah menegaskan, keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya dari sistem kelistrikan di Kaltim. Penjelasan tersebut juga diperlukan untuk menghindari munculnya spekulasi dan ketidakpastian di tengah pelanggan yang terus mengalami pemadaman.

Informasi yang diminta mencakup riwayat gangguan dan pemadaman, kapasitas daya pembangkit, tingkat konsumsi listrik atau beban puncak, hingga ketersediaan cadangan daya. PLN juga diminta memaparkan tingkat keandalan jaringan serta langkah konkret yang disiapkan untuk mencegah gangguan serupa terulang.

“PLN harus terbuka, membeberkan kondisi pasokan dan cadangan daya listrik kita. Agar publik paham situasi yang sebenarnya terjadi dalam PLN,” ujarnya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltim meminta PLN menyampaikan langkah penanganan yang konkret dan terukur, termasuk target penyelesaian perbaikan sistem kelistrikan. Menurut Agusriansyah, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan pemadaman tidak terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas.

Ia memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk mengawal proses pembenahan infrastruktur kelistrikan sekaligus memperjuangkan hak-hak pelanggan yang terdampak.

“Kami akan mengawal ketat pembenahan ini. Karena masyarakat tidak boleh terus dirugikan, tanpa kepastian perbaikan yang konkret,” tegas legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau tersebut.

DPRD Kaltim berharap PLN segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan, skema kompensasi bagi pelanggan yang memenuhi ketentuan, serta jadwal pemulihan sistem. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan di Benua Etam. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *