Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi PKB DPRD Balikpapan menyampaikan dukungan atas proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan dalam APBD 2025.
Namun begitu, Fraksi PKB memberikan catatan khusus atas langkah optimalisasi potensi sumber pendapatan baru di luar sektor pajak.
Ketua Fraksi PKB, Halili Adinegara, menyatakan pentingnya penggalian potensi tersebut guna meningkatkan kemandirian daerah.
“Penggalian potensi sumber pendapatan baru harus terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian daerah,” tegasnya pada rapat paripurna, Senin (18/11/2024).
Fraksi PKB juga mendorong solusi efektif untuk mengatasi kendala utama dalam pengelolaan PAD. Halili menambahkan, “Permasalahan utama terkait pendapatan daerah harus segera diatasi dengan langkah-langkah efektif agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan berkontribusi pada pembangunan yang lebih baik untuk Kota Balikpapan.”
Selain PAD, Fraksi PKB menyoroti kebijakan belanja daerah yang harus dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah ini menjadi penting untuk mendukung pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Fraksi PKB menekankan bahwa pembangunan harus berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam aspek pelayanan publik, Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat mengimbau pemerintah kota lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
Kemudian, terkait perizinan usaha, reklame dan ritel besar, Fraksi PKB meminta adanya langkah evaluasi dan penataan lebih baik.
Halili menegaskan,“Kami berharap OPD terkait dapat lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat dalam peraturan serta birokrasi.”
Tujuan dari langkah tersebut adalah menciptakan sistem perizinan yang lebih adil dan transparan, sehingga mendorong iklim usaha yang kondusif di Balikpapan.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PKB menuntut langkah konkret dalam pengelolaan anggaran pasca pengesahan APBD 2025. Halili mengingatkan agar program yang telah disetujui segera dilaksanakan tanpa pergeseran kegiatan yang tidak memiliki dasar pembahasan yang jelas.
“Kami berharap seluruh OPD dapat segera melaksanakan program yang telah disetujui dan tidak ada pergeseran kegiatan tanpa pembahasan yang jelas,” tutupnya. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
