Lintaskaltim.com, BERAU — Anggota DPRD Berau, Fasra Wisono, mengingatkan pemerintah daerah mengenai kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Ia menegaskan agar penyesuaian fiskal tidak berdampak pada pemangkasan program prioritas di tingkat kampung.
Kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran pembangunan tahun ini.
Pembangunan di tingkat akar rumput dinilai sangat krusial bagi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan warga pedesaan.
Fasra menekankan pentingnya merealisasikan usulan masyarakat yang telah dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dibutuhkan agar kebijakan anggaran tetap bersifat selektif dan pro-rakyat.
“Situasi ini memang tidak mudah, tapi harus kita hadapi bersama. Jangan sampai program hajat hidup orang banyak terpangkas,” katanya, Senin (6/4/2026).
Fasra menekankan, setiap kampung harus tetap merasakan dampak nyata dari pembangunan daerah meskipun anggaran terbatas.
Ia mendorong agar minimal terdapat satu hingga dua program prioritas hasil Musrenbang yang tetap direalisasikan.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan yang telah berjalan.
Keberlanjutan program di tingkat desa menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah secara adil.
Penentuan prioritas yang tepat akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.
“Mudah-mudahan setiap kampung bisa tetap menjalankan satu atau dua program prioritas tanpa hambatan,” ujar Fasra.
DPRD Berau berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun selama masa reses berlangsung.
Data aspirasi tersebut akan menjadi dasar kuat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang.
Pengawasan ketat akan dilakukan agar setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Kesejahteraan warga kampung tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikesampingkan dalam kondisi keuangan apa pun.
Fasra memastikan kepentingan publik akan selalu menjadi landasan utama dalam setiap pembahasan anggaran di tingkat legislatif. (ADV/DPRD BERAU)
