Lintaskaltim.com, BERAU — Upaya penanganan stunting di Kabupaten Berau dinilai masih belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Pemerintah daerah kini didesak untuk melakukan langkah yang lebih konkret dan berani.
Program yang dijalankan harus menyentuh langsung akar persoalan yang terjadi di tengah masyarakat luas.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menilai pendekatan selama ini belum sepenuhnya efektif menekan angka stunting.
Hal tersebut terlihat terutama pada sejumlah kecamatan dengan tingkat prevalensi yang masih tergolong tinggi.
Strategi penanganan yang ada saat ini dianggap masih perlu dipertajam kembali oleh pemerintah.
“Pendekatan yang dilakukan masih belum menyasar akar masalah. Stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga pola asuh,” ujar Sumadi, Selasa (7/4/2026).
Menurut Sumadi, penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan program rutin tahunan yang bersifat administratif.
Diperlukan inovasi serta integrasi program lintas sektor agar dampak kebijakan dirasakan oleh keluarga sasaran.
Agenda penanganan stunting jangan sampai terjebak pada formalitas yang minim progres nyata di lapangan.
Integrasi antar instansi harus diperkuat agar intervensi yang diberikan menjadi satu kesatuan yang utuh.
Sumadi mengingatkan pentingnya kolaborasi yang solid untuk mencapai target penurunan angka stunting secara maksimal.
“Harus ada inovasi dan integrasi program. Jangan sampai penanganan stunting hanya bersifat seremonial tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Sumadi juga menyoroti pentingnya pemetaan wilayah rawan stunting secara mendetail di setiap kecamatan.
Dengan data akurat, intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kondisi sosial serta budaya masyarakat setempat.
Hal ini akan membuat program yang digulirkan menjadi jauh lebih tepat sasaran bagi warga.
Selain itu, ia mendorong penguatan edukasi gizi berbasis komunitas dengan melibatkan para tokoh lokal.
Keterlibatan kader posyandu, tokoh agama, hingga tokoh adat dinilai sangat efektif menyampaikan pesan kesehatan.
Pemanfaatan teknologi informasi pun harus dioptimalkan untuk memantau tumbuh kembang anak hingga tingkat desa.
“Harus ada evaluasi berkala dan inovasi konkret agar penanganan stunting benar-benar memberikan perubahan signifikan,” tambahnya.
Dari sisi penganggaran, DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan alokasi dana khusus pencegahan stunting.
Dukungan ini mencakup kesejahteraan kader posyandu serta program pemberdayaan keluarga sebagai garda terdepan.
Percepatan penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan semata oleh pemerintah daerah.
Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak.
Semua pihak harus bergerak bersama demi memastikan masa depan generasi penerus Kabupaten Berau tetap cerah.
“Ini menyangkut masa depan generasi Berau. Semua pihak harus bergerak bersama menciptakan lingkungan yang mendukung,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
