DPRD Kaltim Targetkan Perda Penanggulangan HIV/AIDS Rampung 19 November, Pembiayaan Jadi Fokus

Lintaskaltim.com, SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS dapat diselesaikan pada 19 November 2026. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat landasan hukum penanganan HIV/AIDS, terutama dalam memastikan kepastian pembiayaan dan pembagian tanggung jawab lintas sektor.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengatakan penyelesaian Raperda tersebut menjadi salah satu agenda yang perlu segera dituntaskan. Terlebih, terdapat sejumlah substansi penting yang harus diatur agar program penanggulangan HIV/AIDS dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Targetnya, perda diselesaikan pada 19 November ini, pada pekan depan. Jadi harus segera selesai,” jelas Darlis belum lama ini, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, penyusunan regulasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengobatan pasien. Raperda juga harus mengatur norma mengenai pembiayaan serta keterlibatan berbagai pihak agar penanganan HIV/AIDS tidak berjalan secara parsial.

Kepastian anggaran menjadi salah satu perhatian utama. Sebab, selama ini sebagian besar pembiayaan program penanggulangan HIV/AIDS di daerah masih bergantung pada bantuan Global Fund yang berpotensi dihentikan pada 2027.

Kondisi tersebut mendorong perlunya landasan hukum yang memastikan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mendukung keberlanjutan program. Dengan demikian, pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal maupun anggaran pemerintah pusat.

Darlis menilai, penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Tidak hanya perangkat daerah dan fasilitas kesehatan, tetapi juga perusahaan serta kelompok masyarakat perlu memiliki peran sesuai kapasitas masing-masing.

Untuk mematangkan substansi regulasi, Komisi IV DPRD Kaltim juga berencana berdiskusi dengan sejumlah daerah yang dinilai telah memiliki pengalaman lebih maju dalam penanganan HIV/AIDS.

“Mungkin kawan-kawan perlu berkunjung ke daerah lain untuk berdiskusi. Setelah itu, kita finalisasi Raperda kita, termasuk norma-normanya,” beber legislator Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menurut Darlis, pembelajaran dari daerah lain diperlukan agar materi yang disusun tidak hanya kuat dari sisi regulasi, tetapi juga dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi geografis Kaltim.

Ia menegaskan, pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS perlu dibangun melalui skema yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pembagian yang diharapkan, APBN dapat mendukung kebutuhan obat antiretroviral (ARV) dan reagen pemeriksaan, sedangkan APBD provinsi serta kabupaten/kota mendukung kebutuhan operasional program.

Dukungan daerah tersebut mencakup pembiayaan tenaga kesehatan, distribusi obat, kegiatan pelayanan, hingga pembinaan dan pendampingan pasien agar tetap menjalani pengobatan secara rutin.

“Keberadaan Perda ini nantinya diharapkan tidak hanya menjadi payung hukum semata. Tetapi juga memastikan pembagian tanggung jawab dan pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS berjalan jelas,” urai Darlis, politikus dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Melalui regulasi tersebut, DPRD Kaltim berharap penanganan HIV/AIDS tidak terhambat oleh perubahan skema bantuan pendanaan. Kejelasan pembagian peran dan dukungan anggaran diharapkan dapat menjaga keberlanjutan layanan pemeriksaan, pengobatan, serta pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. (ADV/DPRD Kaltim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *