Lintaskaltim.com, SAMARINDA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian serius DPRD Kaltim. Selain merusak lingkungan, kebakaran juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan persoalan kebakaran dan kabut asap tidak bisa lagi dipandang sebagai kerusakan kawasan hijau semata. Menurutnya, karhutla merupakan ancaman terhadap kualitas hidup masyarakat secara luas.
“Ketika hutan terbakar, yang dipertaruhkan bukan hanya pepohonan. Melainkan kesehatan warga, mata pencaharian, hingga masa depan anak cucu kita,” jelas Nurhadi, sapaan akrabnya, belum lama ini.
Ia menyebutkan, kekhawatiran tersebut didasari temuan sebanyak 1.426 titik api yang tersebar di berbagai wilayah Kaltim hingga September 2026.
Menurut Nurhadi, tingginya kemunculan titik api menunjukkan besarnya tantangan pencegahan karhutla di lapangan. Terlebih, Kaltim memiliki kawasan hutan yang luas serta lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dipadamkan, terutama ketika musim kemarau.
“Angka 1.426 titik api ini adalah peringatan keras. Bahwa ancaman karhutla sudah berada di depan mata. Jadi harus membutuhkan langkah pencegahan yang jauh lebih serius,” tegas legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
Nurhadi menilai, kondisi di lapangan semakin menantang seiring perubahan iklim yang memengaruhi pola cuaca dan potensi kebakaran. Musim kemarau ekstrem serta fenomena El Niño dapat memicu kekeringan berkepanjangan sehingga meningkatkan kerentanan lahan terhadap kebakaran.
Di sisi lain, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar secara ilegal juga harus dihentikan. Menurutnya, kebiasaan tersebut berpotensi memperburuk kondisi dan memicu kebakaran yang berdampak luas.
“Faktor cuaca ekstrem memang memperparah kekeringan. Tetapi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar secara ilegal juga harus dihentikan. Karena bisa memicu bencana yang merugikan banyak orang,” terangnya.
Dampak karhutla, lanjut Nurhadi, paling nyata dirasakan masyarakat melalui kabut asap yang mencemari udara. Penurunan kualitas udara berisiko meningkatkan gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sekaligus menghambat aktivitas warga di luar ruangan.
Bahkan, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kebakaran dapat menghadapi risiko lebih besar hingga harus meninggalkan tempat tinggal demi keselamatan.
“Jangan sampai warga kita terus-menerus menjadi korban asap. Seperti terserang ISPA, hingga terpaksa mengungsi dari rumah mereka sendiri,” beber Nurhadi, Senin (16/11/2026).
Selain mengancam kesehatan, karhutla juga berpotensi melumpuhkan sektor ekonomi produktif masyarakat. Kebakaran turut membebani anggaran daerah karena membutuhkan biaya besar untuk penanganan dan pemadaman.
Dampak lainnya adalah kerusakan keanekaragaman hayati serta hilangnya habitat berbagai satwa di kawasan hutan.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong penguatan langkah mitigasi dan penanggulangan karhutla secara terpadu. Upaya pencegahan dinilai harus menjadi perhatian bersama agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.
“Menjaga hutan dan memastikan udara tetap bersih adalah perjuangan bersama. Ini demi melindungi hak generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang sehat,” seru Nurhadi, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Balikpapan tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)






