Lintaskaltim.com, KALTIM – Menurunnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dalam menjaga kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi tersebut mendorong DPRD Kaltim meminta pemerintah provinsi segera mengoptimalkan sumber pendapatan alternatif. Salah satu upaya yang didorong adalah percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan optimalisasi pendapatan alternatif perlu segera dilakukan, terutama di tengah keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau daerah tidak segera melakukan optimalisasi, tentu peningkatan APBD kita tidak akan bisa dilakukan,” jelas Agusriansyah, sapaan akrabnya, baru-baru ini.
Ia mengatakan, dalam pembahasan bersama sejumlah instansi teknis, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terdapat berbagai informasi yang menjadi bahan bagi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim.
Dari pembahasan tersebut, Pansus melihat penyusunan Ranperda LLPADS tidak hanya didorong kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah. Regulasi ini juga diperlukan untuk menyesuaikan pengaturan pungutan daerah dengan perubahan ketentuan perundang-undangan.
Sejumlah jenis pungutan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah kini perlu dipisahkan pengaturannya dan dimasukkan ke dalam kategori lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
“Ada beberapa jenis pajak dan retribusi yang tidak boleh lagi dituangkan di dalam Perda Pajak dan Retribusi. Tapi harus diatur ke dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,” urai Agusriansyah, Senin (16/11/2026).
Ia mengungkapkan, beberapa jenis pungutan yang perlu diatur dalam payung hukum baru tersebut di antaranya retribusi pelayanan pendidikan, retribusi terminal, retribusi izin usaha perikanan, hingga retribusi izin trayek.
Selain menata kembali pengaturan sejumlah pungutan, Ranperda LLPADS juga diarahkan untuk mengoptimalkan kontribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.
“Kita juga ingin mengoptimalkan peran BLUD dan OPD. Karena keduanya memang bisa berkontribusi untuk meningkatkan lain-lain pendapatan asli daerah,” terang Agusriansyah.
Lebih lanjut, ia menekankan pengesahan Perda LLPADS akan memberikan kepastian dan landasan hukum bagi seluruh OPD serta pemangku kepentingan terkait dalam menggali potensi pendapatan daerah.
Regulasi di tingkat provinsi tersebut juga menjadi dasar sebelum pemerintah daerah menerbitkan aturan turunan yang lebih teknis, terutama terkait rincian jenis pungutan.
“Dibutuhkan dasar hukum yang jelas melalui Perda, sebelum dibuat Peraturan Gubernur (Pergub) dan SK Gubernur. Semuanya yang mengatur jenis-jenis item retribusi,” beber legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Melalui Ranperda LLPADS, DPRD Kaltim berharap pemerintah provinsi memiliki landasan yang lebih kuat untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah di tengah keterbatasan transfer pusat. (ADV/DPRD Kaltim)






