Lintaskaltim.com, SAMARINDA — Pemenuhan kewajiban kebun plasma oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit masih menjadi persoalan di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah kelompok masyarakat bahkan telah menyampaikan pengaduan kepada DPRD Kaltim karena merasa belum memperoleh hak atas kebun plasma maupun skema kemitraan yang dijanjikan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengungkapkan persoalan tersebut menjadi salah satu keluhan yang kerap diterima pihaknya, terutama dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit.
“Banyak masyarakat, atau kelompok masyarakat yang menyampaikan. Bahwa, ada sejumlah perusahaan di Kaltim belum memenuhi kewajiban plasma,” jelas Firnadi, belum lama ini.
Menurutnya, pengaduan tersebut menjadi indikasi masih adanya persoalan dalam hubungan kemitraan antara perusahaan perkebunan dan masyarakat. Padahal, keberadaan investasi sektor sawit diharapkan turut memberikan manfaat ekonomi bagi warga di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Firnadi menyebut, persoalan pemenuhan plasma juga telah menjadi perhatian Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim dan masuk dalam daftar permasalahan yang sedang ditangani.
Dia menilai, kewajiban kemitraan tidak boleh diabaikan. Sebab, masyarakat sekitar semestinya turut merasakan manfaat dari aktivitas perkebunan, bukan hanya menjadi pihak yang berada di sekitar kawasan investasi tanpa memperoleh dampak ekonomi yang diharapkan.
“Apalagi, sektor perkebunan kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di sejumlah wilayah Kaltim,” terangnya, Senin (16/11/2026).
Firnadi mengingatkan, ketika kewajiban perusahaan tidak terpenuhi, masyarakat berisiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui pola kemitraan tersebut.
Karena itu, penyelesaian persoalan plasma perlu dilakukan melalui pemeriksaan menyeluruh. Pemerintah diminta menelusuri dokumen perizinan, kesepakatan kemitraan, hingga realisasi kewajiban perusahaan di lapangan.
“Penyelesaian persoalan plasma perlu dilakukan dengan memeriksa dokumen perizinan, kesepakatan kemitraan, serta realisasi kewajiban perusahaan di lapangan,” tegas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Menurutnya, pendataan secara terperinci akan membantu pemerintah memetakan perusahaan yang telah memenuhi kewajibannya maupun yang masih memiliki persoalan. Dengan begitu, penanganan tidak hanya didasarkan pada laporan atau pengakuan salah satu pihak, tetapi juga hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan kondisi sebenarnya.
Firnadi menambahkan, evaluasi sektor perkebunan tidak cukup hanya melihat luas lahan dan jumlah perusahaan yang beroperasi di Kaltim. Aspek kemitraan dengan masyarakat juga harus menjadi bagian penting dalam pengawasan.
Sebab, keberadaan industri sawit di daerah semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekebun lokal. Pemenuhan kewajiban plasma menjadi salah satu aspek yang perlu dipastikan agar masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan usaha perkebunan.
“Pekebun lokal harus mendapatkan perhatian. Agar keberadaan industri sawit benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian daerah,” harap Firnadi, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) III Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut. (ADV/DPRD Kaltim)






