Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan.
Ketua Fraksi PKS include PPP, Jafar Sidik, saat membacakan pandangan umum fraksinya, menyorot peluang optimalisasi sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Termasuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.
Menurut Jafar, potensi PAD dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan ini memberikan pemerintah daerah porsi sebesar 66 persen dari penerimaan PKB dan BBNKB mulai 2025.
Namun, Jafar mengingatkan pentingnya kajian mendalam untuk memastikan pengelolaan potensi tambahan pendapatan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah banyaknya kendaraan luar daerah yang beroperasi di Balikpapan, tapi masih menggunakan plat nomor asal. Kondisi ini, menurutnya, menjadi kendala bagi pendapatan pajak daerah.
“Kendaraan luar daerah menggunakan fasilitas kota, termasuk jalan raya dan subsidi bahan bakar minyak (BBM), namun kontribusinya terhadap PAD sangat minim,” jelas Jafar.
Fraksi gabungan PKS-PPP menyarankan agar pemerintah kota segera menyusun regulasi yang mendorong pendaftaran kendaraan berplat luar menjadi berplat Balikpapan. Langkah ini dinilai mampu memaksimalkan potensi pajak kendaraan bermotor.
Sebagai informasi, dari target pendapatan daerah berjumlah Rp3,58 triliun pada APBD 2025, 36 persen atau sekitar Rp1,3 triliun diproyeksi masuk dari post PAD.
Mencermati itu, Fraksi Gabungan PKS-PPP meminta klarifikasi pemerintah terkait target pendapatan transfer sebesar Rp2,28 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 9,42 persen dari perubahan APBD 2024, meski Balikpapan memiliki peran strategis sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
“Penurunan ini perlu dijelaskan, karena Balikpapan seharusnya mendapatkan dukungan lebih sebagai daerah penyangga IKN,” tegasnya.
Fraksi gabungan PKS-PPP menegaskan komitmen untuk terus mendorong pemerintah kota dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah. Dengan begitu, Balikpapan akan lebih mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga harapan kemandirian fiskal dapat terwujud. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
