Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya pengelolaan pajak daerah yang maksimal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di balai pertemuan Gedung Parkir Klandasan, Balikpapan Kota, Senin (18/11/2024).
Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, saat membacakan pandangan umum fraksinya menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian lebih baik terhadap berbagai sumber penerimaan daerah.
“Kami mendorong Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar lebih proaktif menggali potensi pajak daerah,” ujar Najib.
Lebih lanjut ia memaparkan, fokus utama pemerintah harus tertuju pada retribusi pelayanan parkir, pengujian kendaraan bermotor, dan sumber lainnya. Dengan langkah ini, Fraksi PDI Perjuangan optimis pendapatan asli daerah (PAD) mampu meningkat, sehingga memberi kontribusi lebih besar bagi pembangunan kota.
“Dengan pengelolaan yang efektif, PAD dapat membantu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata,” ungkapnya.
Selain pajak, Fraksi PDI Perjuangan menggarisbawahi pentingnya penyusunan APBD 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Najib mengutarakan saran fraksinya agar program-program kota selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, mengingat posisi Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kota Balikpapan harus memprioritaskan infrastruktur untuk konektivitas dan keberlanjutan. Peningkatan pelayanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih, juga menjadi kunci,” tegasnya.
Dalam sektor kesejahteraan masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan meminta perhatian pada penanganan banjir, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan ekonomi lokal.
“Kami ingin APBD 2025 mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran,” jelas Najib.
Tak kalah penting, fraksi PDI P mengingatkan keberlanjutan program pencegahan stunting sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
Fraksi ini berharap agar APBD 2025 dirancang secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
“Kami ingin APBD mampu menciptakan pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan di Kota Balikpapan,” demikian dia. (yor/Adv/DPRD Balikpapan)
