Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyoroti permasalahan distribusi dan harga gas LPG di Kota Balikpapan yang dinilai tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pertamina.
Menurutnya, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar harga gas tetap stabil dan tidak terjadi kelangkaan di tengah masyarakat.
Taufik menegaskan bahwa permasalahan ini bukanlah sesuatu yang baru. Namun, lonjakan harga dan kesulitan mendapatkan LPG 3 kg bersubsidi semakin terasa belakangan ini, sehingga perlu langkah konkret dari pemerintah kota.
Ia juga menekankan bahwa harga jual gas LPG seharusnya tidak boleh melebihi batas HET yang telah ditentukan. “Kalau sesuai dengan harga HET, mestinya hanya Rp19 ribu atau Rp20 ribu. Tidak mungkin lebih dari itu,” kata Taufik ketika diwawancarai wartawan, Kamis (13/2/2025).
Sebagai solusi, Taufik mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) atau satuan tugas (Satgas) yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi gas LPG, mulai dari agen hingga pengecer.
“Kalau ini mau diterapkan, tentu ada honor, uang makan, dan lainnya. Itu bisa dikeluarkan dari CSA Pertamina,” ujarnya. Dengan adanya mekanisme yang lebih jelas dan transparan, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
DPRD Kota Balikpapan juga mengingatkan bahwa pengawasan distribusi gas LPG sebenarnya berada di bawah kewenangan Dinas Perdagangan dan Dinas Ekonomi. Oleh karena itu, pihaknya akan mendorong pemerintah kota untuk memastikan pengawasan dilakukan secara maksimal.
“Kita tidak mengawasi langsung Pertamina, tapi kita bisa mendorong pemerintah kota untuk memastikan pengawasan dilakukan dengan baik,” tambahnya.
Lebih lanjut, DPRD Kota Balikpapan berencana melakukan investigasi terkait penyebab lonjakan harga dan kelangkaan gas LPG di lapangan. Investigasi ini bertujuan untuk menemukan akar permasalahan serta mencari solusi yang tepat agar masyarakat tidak terus-menerus dirugikan akibat ketidakseimbangan antara harga dan pasokan.
Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam melaporkan jika menemukan harga LPG yang jauh di atas HET atau terjadi kelangkaan di daerahnya. Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat, diharapkan distribusi LPG bisa berjalan lebih baik dan tidak merugikan konsumen. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)
