Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dalam Rapat Paripurna terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan pada pandangan umumnya yang dibacakan oleh Anggota DPRD, Puryadi, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, perjuangan untuk menghadirkan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut sudah disuarakan lebih dari 10 tahun lalu, mengingat jarak masyarakat Balikpapan Timur menuju rumah sakit yang ada di wilayah lain cukup jauh.
“Rumah sakit di Balikpapan Timur merupakan kebutuhan mendesak. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga stabilitas dan kondusivitas kota, sehingga pembangunan dapat berjalan baik,” ujar Puryadi
Lebih lanjut, Fraksi NasDem menyoroti proses perubahan APBD 2025. Puryadi menyebut perubahan APBD merupakan instrumen penyesuaian terhadap capaian target kinerja, perubahan asumsi ekonomi makro, hasil audit, hingga kebutuhan pendanaan program prioritas.
“Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dan alokasi anggaran, melainkan juga cerminan adaptasi atas dinamika pembangunan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Fraksi NasDem menekankan bahwa DPRD berperan bukan hanya sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, tetapi juga representasi suara masyarakat. Karena itu, proses perubahan APBD harus dilandasi semangat keterbukaan, sinergi, dan kesamaan tujuan.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menyoroti tiga poin utama dalam perubahan APBD 2025. Yakni, Pendapatan Daerah. NasDem menilai potensi ekonomi kreatif, pajak, retribusi, serta optimalisasi aset daerah masih bisa digarap lebih maksimal. Strategi inovatif dan realistis dibutuhkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedua, Komposisi belanja harus berorientasi pada kepentingan publik dengan prinsip efisiensi. Fraksi NasDem mengapresiasi jika pemerintah kota tetap fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial secara merata.
Terakhir, Tambahan pembiayaan dari SILPA sebesar Rp113,26 miliar dinilai menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada sisa anggaran. Fraksi NasDem mengingatkan bahwa penggunaan SILPA sebaiknya bersifat darurat dan diarahkan untuk kebutuhan mendesak, bukan dijadikan sumber pembiayaan jangka panjang.
“Perubahan APBD 2025 harus dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan di sektor yang berdampak luas dan berkelanjutan. Dengan kehati-hatian dan keterlibatan semua pihak, kebijakan ini diharapkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Balikpapan,” pungkasnya. (yud/ADV/DPRD Balikpapan)
