Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kota Balikpapan di lantai II Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (14/10/2025). Pertemuan tersebut membahas rencana pengembangan kawasan wisata mangrove di wilayah Balikpapan Utara.
Kepala Disporapar Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, menyambut baik inisiatif DPRD untuk mendorong pemanfaatan lahan mangrove sebagai destinasi wisata baru. Ia menjelaskan bahwa selain wisata alam, kawasan tersebut juga dirancang menjadi wisata tematik bernuansa budaya.
“Selain wisata mangrove, konsepnya akan diarahkan menjadi wisata tematik dengan tema budaya, seperti taman mini atau rumah budaya. Namun kami perlu memastikan terlebih dahulu status aset lahannya agar jelas secara hukum,” ujar Ratih.
Ratih menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BKAD, Bagian Aset, DPRD, serta pihak kecamatan guna memastikan kejelasan status lahan. Setelah itu, rencana pengembangan akan dimasukkan dalam program pembangunan daerah.
“Kami sudah memasukkan peningkatan daya tarik wisata ini ke dalam RPJMD dan Renstra. Tinggal menunggu kejelasan aset dan tata ruangnya agar bisa dilanjutkan ke tahap perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Menurut Ratih, saat ini pembahasan anggaran belum dilakukan karena masih menunggu hasil survei lapangan dan kepastian status lahan dari BKAD Balikpapan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa terdapat lahan mangrove seluas sekitar empat hektare di kawasan perbatasan Kelurahan Batu Ampar dan Graha Indah. Sebagian lahan tersebut telah menjadi aset Pemkot Balikpapan, namun masih terdapat sengketa dengan empat pihak.
“Kami sudah memediasi keempat pihak tersebut dan mereka sepakat lahan itu boleh digunakan selama untuk kepentingan pendidikan atau pariwisata,” kata Fauzi.
Fauzi menilai, pengembangan kawasan mangrove di wilayah utara merupakan langkah strategis untuk memperluas sebaran destinasi wisata sekaligus mendorong pemerataan ekonomi masyarakat.
Ia juga mendorong Disporapar agar segera menyiapkan langkah konkret agar potensi kawasan tersebut bisa segera dimanfaatkan.
“Kalau ini tidak menjadi program prioritas Pemkot, kami siap membantu melalui dana aspirasi DPRD. Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzi menyebutkan bahwa proses pembukaan akses jalan menuju kawasan mangrove sudah dilakukan sepanjang 1,5 kilometer, dan akan dilanjutkan dengan tahap pengecoran jalan.
Dia berharap kawasan tersebut nantinya dapat dikembangkan menjadi wisata mangrove edukatif atau rumah budaya yang bisa menjadi alternatif destinasi baru di Balikpapan.
“Selama ini wisata Balikpapan identik dengan Pantai Manggar. Kami ingin ada persebaran destinasi lain di wilayah utara agar ekonomi masyarakat sekitar juga meningkat,” pungkasnya. (yud/ADV/DPOP Balikpapan)
