Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iim, mengingatkan Pemerintah Kota Balikpapan agar tidak hanya fokus pada rencana penerapan program wajib sekolah 13 tahun yang akan dimulai pada 2027, tetapi juga memastikan kesiapan anggarannya.
Ia menegaskan, kebijakan besar tersebut membutuhkan dukungan pendanaan yang kuat agar mampu berjalan efektif.
Pemerintah sebelumnya mengumumkan rencana wajib sekolah 13 tahun, meliputi jenjang PAUD hingga SMA, sebagai langkah menekan angka anak tidak sekolah dan memperkuat pendidikan sejak usia dini. Program ini mulai disosialisasikan masif pada 2026.
“Kalau dibilang sejahtera, ya Alhamdulillah. Dengan adanya pendidikan 13 tahun itu, pemerintah sudah memikirkan pendidikan sejak dini,” ujar Iim kepada wartawan, Kamis (20/11/2025).
Namun, Iim menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin dalam alokasi anggarannya. Ia berharap tidak ada pemangkasan pada pos anggaran penting yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan layanan pendidikan.
“Saya berharap anggaran-anggaran pendidikan yang penting itu tidak dipangkas terlalu jauh. Program ini besar dan membutuhkan kesiapan. Tetap harus ada perbaikan-perbaikan ke depan,” tegasnya.
Iim juga mengingatkan bahwa pelaksanaan wajib sekolah 13 tahun tidak hanya soal akses pendidikan, tetapi juga kesiapan ekosistem pendukungnya. Termasuk salah satunya adalah penyediaan sarana tumbuh kembang dan ruang publik ramah anak.
Menurutnya, tingginya jumlah anak di Balikpapan membutuhkan penambahan ruang bermain yang aman dan terjangkau. Hal tersebut telah ia sampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait pengembangan fasilitas publik.
“Ruang bermain ini perlu ditambah. Kami sudah memikirkan di FGD agar setiap kecamatan punya fasilitas bermain anak, dan mudah-mudahan bisa dianggarkan,” jelasnya.
Iim berharap Pemkot Balikpapan dapat memastikan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan anak baik pendidikan maupun fasilitas pendukung mendapat dukungan anggaran yang memadai agar tujuan peningkatan kualitas SDM dapat benar-benar tercapai. (ADV/DPRD Balikpapan)
