Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, terutama pada proyek-proyek infrastruktur yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah jika tidak dikendalikan dengan baik.
Penegasan ini disampaikan anggota Fraksi PKB, Muhammad Hamit, dalam agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun 2025/2026, Kamis (20/11/2025).
Fraksi PKB menilai lemahnya sistem pengawasan dapat memicu terjadinya proyek mangkrak, kualitas pekerjaan rendah, hingga pemborosan anggaran yang berdampak ganda terhadap keuangan daerah. Karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat audit internal dan memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan fungsi pengendalian secara optimal.
“Pengawasan tidak boleh longgar. Setiap proyek harus dipastikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat anggaran,” tegas Hamit.
Selain itu, PKB juga menyoroti pentingnya optimalisasi penagihan denda keterlambatan serta penerapan sanksi tegas bagi penyedia jasa yang tidak memenuhi ketentuan kontrak.
Meski memberikan kritik dan catatan terhadap pengelolaan anggaran, Fraksi PKB turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah serta masyarakat yang telah berkolaborasi dalam proses penyusunan APBD 2026. Menurutnya, penyusunan anggaran harus memastikan keberpihakan terhadap kebutuhan warga.
Pada momen yang sama, Fraksi PKB juga mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Internasional dan menyerukan agar Pemerintah Kota semakin memperkuat program ramah anak. PKB menekankan bahwa anak-anak Balikpapan harus mendapat akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, serta lingkungan tumbuh kembang yang aman.
Fraksi PKB berharap APBD 2026 dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, dan mampu mempercepat terwujudnya Balikpapan sebagai kota modern, inklusif, serta berkelanjutan.
Dengan pengawasan anggaran yang lebih ketat, PKB optimistis kebijakan fiskal daerah dapat berjalan lebih efisien dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. (ADV/DPRD Balikpapan)
