Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Penurunan kemampuan fiskal daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat kembali menjadi sorotan Fraksi NasDem DPRD Balikpapan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026. Dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota atas Raperda APBD 2026,
Anggota Fraksi NasDem, Siska Anggreni, menegaskan bahwa kondisi tersebut menuntut pemerintah kota lebih selektif dalam menetapkan prioritas pembangunan.
Menurut Siska, pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara produktif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Fokus pembangunan, tegasnya, harus tetap diarahkan pada sektor-sektor fundamental seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
“Dengan kondisi fiskal yang menurun, sudah saatnya program yang tidak mendesak dikurangi. Pembangunan harus benar-benar pro-rakyat, tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi menghasilkan manfaat yang terukur,” ujarnya pada Kamis (20/11/2025).
Fraksi NasDem turut menyoroti penanganan banjir, khususnya pada kawasan DAS Ampal yang selama ini menjadi proyek prioritas pemerintah. Meski anggaran besar telah digelontorkan, dampaknya dinilai belum terasa signifikan bagi warga.
NasDem mendesak agar Pemkot Balikpapan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari desain proyek, kualitas pekerjaan, hingga pengawasan di lapangan. Menurut Siska, masyarakat sudah terlalu sering menjadi korban banjir, sehingga pendekatan baru yang lebih komprehensif perlu segera dirumuskan.
“Penanganan banjir harus berbasis data dan kajian yang matang, bukan sekadar proyek tahunan yang tidak menyelesaikan akar masalah,” tegasnya.
Selain banjir, persoalan kemacetan lalu lintas yang kian memburuk di sejumlah titik kota juga mendapat perhatian Fraksi NasDem. Mereka menilai arus kendaraan yang terus meningkat tidak diimbangi dengan penambahan kapasitas jalan maupun penataan sistem transportasi.
NasDem mendorong pemerintah mengambil langkah strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang, seperti rekayasa lalu lintas pada jam sibuk, Pembukaan akses jalan alternatif, Peningkatan pengawasan parkir liar, Kolaborasi dengan kepolisian dan stakeholder transportasi.
“Kemacetan sudah semakin terasa oleh masyarakat. Ini tidak bisa lagi ditangani dengan solusi permukaan, tetapi harus menjadi program prioritas,” pungkasnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
