Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Fraksi NasDem DPRD Kota Balikpapan kembali menyoroti dua persoalan klasik yang hingga kini belum menemukan solusi tuntas, yakni banjir dan kemacetan. Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota terhadap Raperda APBD 2026. Rapat digelar di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Dalam pandangan umumnya, Anggota Fraksi NasDem, Siska Anggreni, menegaskan bahwa proyek penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang selama ini menyedot anggaran besar belum menunjukkan dampak signifikan bagi masyarakat.
Menurutnya, situasi banjir yang masih berulang, khususnya saat hujan deras, membuktikan bahwa pendekatan penanggulangan selama ini belum efektif.
“Pekerjaan di DAS Ampal tidak memberikan hasil yang signifikan. Pemerintah Kota harus melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk penyusunan kajian komprehensif mengenai akar persoalan banjir, bukan hanya fokus pada pengerjaan fisik,” tegas Siska.
Ia menambahkan, masyarakat sudah terlalu lama menunggu solusi konkrit, sementara di lapangan banyak titik rawan banjir belum tertangani optimal.
Selain banjir, kemacetan yang kerap terjadi pada jam-jam sibuk juga menjadi sorotan. Fraksi NasDem menilai bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada. Terlebih, beberapa ruas yang menjadi akses menuju pusat kota dan kawasan bisnis semakin padat setiap tahun.
Menurut Siska, pemerintah perlu menyusun strategi rekayasa lalu lintas yang lebih matang, termasuk pembukaan jalur alternatif, penataan parkir, hingga pemanfaatan teknologi pemantauan arus lalu lintas.
“Kita butuh langkah jangka pendek dan jangka panjang. Jangan sampai kemacetan menjadi masalah permanen yang menghambat mobilitas warga,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Fraksi NasDem juga menyinggung menurunnya kondisi keuangan daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, mereka menekankan agar pemerintah tetap menjaga fokus anggaran pada sektor-sektor prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.
“Ketika fiskal menurun, prinsip efisiensi harus menjadi pegangan utama. Belanja harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik dan program yang berdampak nyata,” lanjut Siska.
Selain fokus pada pelayanan publik, NasDem juga meminta Pemkot Balikpapan untuk memperkuat sektor ekonomi lokal melalui dukungan terhadap pelaku UMKM, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan kompetitif.
Menurut Fraksi NasDem, memperkuat kemandirian fiskal menjadi penting agar kota tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan pusat. “BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar penyerap anggaran. Evaluasi terhadap kinerja mereka perlu dilakukan secara berkala agar kontribusi terhadap PAD dapat meningkat,” tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan)
