Lintaskaltim.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, memimpin kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Jumat, (5/12/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi sekaligus melakukan koordinasi terkait produk hukum dan sejumlah isu strategis yang tengah berkembang secara nasional.
Devung menjelaskan, DPRD Mahakam Ulu ingin menggali informasi mengenai penyusunan dan pengelolaan produk hukum daerah sebagai bagian dari fungsi legislasi.
“Kami datang untuk menjalin silaturahmi sekaligus berkonsultasi terkait produk-produk hukum. Selain itu, kami juga melakukan koordinasi mengenai TKD (Transfer Ke Daerah) yang belakangan ramai diperbincangkan, terutama setelah disebutkan oleh Menteri Keuangan sebagai dana mengendap,” ujar Devung.
Ia menambahkan, pihaknya ingin memastikan mekanisme penggunaan TKD atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Mahakam Ulu berjalan sesuai ketentuan.
“Kami ingin mengetahui bagaimana pola penggunaan dan pengelolaan TDK, serta memastikan apakah selama ini sudah sesuai praktik terbaik,” tambahnya.
Menurut Devung, fenomena efisiensi anggaran yang terjadi tahun ini bukan hanya dialami Mahakam Ulu, tetapi juga hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berdampak pada kemampuan daerah dalam merealisasikan program pembangunan.
“Dengan adanya pemangkasan anggaran secara nasional, kami menghadapi tantangan besar. Dengan anggaran yang sangat terbatas, kami harus memastikan pembangunan tetap berjalan dan benar-benar menyasar hal-hal prioritas bagi masyarakat,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, yang turut menerima kunjungan tersebut, menyambut baik langkah konsultatif DPRD Mahakam Ulu. Menurutnya, koordinasi antardaerah penting untuk saling memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan DPRD Mahakam Ulu. Pertukaran informasi seperti ini penting karena masing-masing daerah memiliki tantangan serupa, terutama terkait efisiensi anggaran,” ungkap Yono.
Yono juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola anggaran daerah di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat.
“Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara akuntabel dan terukur. Setiap daerah dituntut lebih kreatif dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan agar tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Dia berharap koordinasi semacam ini dapat terus berlanjut sebagai upaya memperkuat kapasitas legislasi dan pengawasan antarlembaga. (ADV/DPRD Balikpapan)
