Lintasbalikpapan.com, BALIKPAPAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3,5 triliun tetap diarahkan untuk program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Meski mengalami pemangkasan pasca evaluasi Gubernur Kalimantan Timur, DPRD Kota Balikpapan menegaskan penanganan banjir masih menjadi fokus utama.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan pengurangan anggaran tidak boleh menggeser komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan warga di sejumlah wilayah.
“Walaupun APBD 2026 mengalami penyesuaian, kami di Komisi III tetap mendorong agar program penanganan banjir menjadi prioritas. Ini kebutuhan mendesak dan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Yusri, Kamis (8/1/2026)
Menurutnya, persoalan banjir di Balikpapan tidak bisa ditunda penyelesaiannya karena berkaitan langsung dengan keselamatan, aktivitas ekonomi, serta kualitas hidup warga. Oleh sebab itu, anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.
Yusri menjelaskan, fokus penanganan banjir mencakup pembangunan dan peningkatan sistem drainase, normalisasi sungai, serta pengendalian kawasan rawan genangan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan perangkat daerah teknis agar program berjalan optimal.
“Kami ingin anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk pekerjaan fisik yang berdampak langsung, bukan sekadar perencanaan. Evaluasi juga akan terus kami lakukan agar hasilnya nyata di lapangan,” tegasnya.
Komisi III DPRD Balikpapan, lanjut Yusri, akan terus mengawal pelaksanaan program infrastruktur pada tahun anggaran 2026 agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan kota.
“Banjir ini masalah klasik, tapi harus diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan. DPRD akan mengawasi agar komitmen itu benar-benar dijalankan,” pungkasnya. (yud)
