Lintaskaltim.com, BERAU – Fenomena serangan buaya yang kian sering terjadi di Kabupaten Berau kini menjadi atensi serius di meja legislatif.
Meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar ini dinilai sudah mencapai tahap yang mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan terpadu agar tidak memakan lebih banyak korban jiwa.
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, mengungkapkan, laporan mengenai warga yang diterkam predator tersebut terus mengalir kepadanya.
Salah satu peristiwa terbaru yang sangat menyita perhatian adalah serangan buaya di Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb.
Seorang warga nyaris kehilangan nyawa saat sedang mencuci sepeda motor di halaman rumahnya sendiri yang tengah terendam banjir.
“Sudah membahayakan dan memang harus segera ada penanganan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut, Rabu (25/2/2026).
Keresahan yang meluas di tengah masyarakat ini memicu desakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.
Gideon menyadari, buaya merupakan satwa yang dilindungi undang-undang dan merupakan bagian penting dari ekosistem sungai serta pesisir Berau.
Namun, ia menekankan perlunya keseimbangan antara upaya konservasi satwa dengan perlindungan keselamatan nyawa manusia.
Sebagai solusi jangka panjang, pria yang akrab disapa Dion ini mengusulkan agar pemerintah mulai memetakan titik rawan dan melakukan kajian mendalam terhadap populasi buaya yang kian mendekat ke area pemukiman.
Opsi relokasi hingga pembangunan fasilitas penangkaran mandiri dinilai menjadi jalan keluar yang paling masuk akal saat ini.
“Perlu juga kajian populasi, pemetaan titik rawan, hingga opsi relokasi atau penangkaran perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Kalau perlu buat penangkaran sendiri,” jelasnya.
Selain langkah fisik, Dion juga menyoroti urgensi edukasi bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.
Mitigasi bencana harus segera dilakukan melalui pemasangan rambu peringatan di titik-titik rawan, sosialisasi mengenai aktivitas aman di perairan, serta penyediaan sistem pelaporan cepat jika warga melihat kemunculan predator tersebut.
Ia berharap koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah dan instansi terkait dapat segera berjalan secara terukur dan tidak sekadar formalitas.
Baginya, setiap kebijakan yang diambil harus bermuara pada satu perlindungan yang mutlak.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (ADV/DPRD BERAU)
