Lintaskaltim.com, BERAU – Kualitas sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Berau kini tengah berada dalam pantauan ketat pihak legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kabupaten Berau, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), agar memastikan setiap proyek fisik dikerjakan sesuai standar teknis yang berlaku.
Saga menegaskan, pengawasan di lapangan harus ditingkatkan secara maksimal untuk mencegah munculnya praktik pekerjaan yang dilakukan asal-asalan.
Menurutnya, tanpa pengawasan ketat, potensi penyimpangan dari perencanaan awal sangat besar terjadi.
“Harus kita awasi. Karena ada saja proyek yang dianggap tidak sesuai standar atau bahkan keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan,” ujar Saga, Kamis (26/2/2026).
Saga mengingatkan, pengawasan tidak boleh hanya terpaku pada penyelesaian administrasi atau ketepatan waktu pengerjaan semata.
Ia menekankan, kualitas hasil akhir bangunan harus menjadi prioritas utama.
Hal ini krusial agar anggaran besar yang digelontorkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Proyek pembangunan bukan hanya soal selesai tepat waktu. Perencanaan harus sesuai standar dan hasilnya maksimal, sehingga tidak mengecewakan,” jelasnya.
Saga menilai, proyek yang dikerjakan tanpa memperhatikan standar mutu hanya akan mendatangkan kerugian bagi daerah di masa depan.
Apalagi di tengah upaya efisiensi anggaran saat ini, setiap rupiah yang bersumber dari dana publik harus dikelola secara bertanggung jawab dan transparan.
“Kita sekarang sedang efisiensi. Jadi semua pekerjaan harus maksimal,” paparnya.
Satu hal yang turut menjadi sorotan tajam Saga adalah sikap kontraktor yang dinilai kurang bertanggung jawab setelah proyek dinyatakan rampung.
Ia menemukan adanya indikasi kontraktor yang seolah lepas tangan meski masa pemeliharaan bangunan sebenarnya belum berakhir.
Kondisi ini menurutnya memerlukan evaluasi rutin dan ketegasan dari instansi terkait.
“Perlu evaluasi rutin. Jangan sampai setelah selesai dikerjakan, kontraktor lepas tangan, padahal masih masa pemeliharaan,” tegasnya lagi.
Saga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh lini proyek pembangunan.
Pengawasan ketat harus dilakukan secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga masa pemeliharaan berakhir.
“Uang yang digunakan harus benar-benar berbanding lurus dengan kualitas hasil yang dirasakan masyarakat,” pungkas Saga. (ADV/DPRD BERAU)
